News Video

ALASAN Jokowi Gunakan Pakaian Adat Sasak saat Sidang Tahunan MPR, TONTON VIDEO. .

Presiden Joko Widodo berganti kostum saat akan menyampaikan pidato kedua di sidang tahunan MPR, Jokowi gunakan pakaian adat sasak

ALASAN Jokowi Gunakan Pakaian Adat Sasak saat Sidang Tahunan MPR, TONTON VIDEO. .
Tribun Medan
Presiden Jokowi gunakan pakaian adat sasak di Kompleks Parlemen, Jumat 16/8/2019) 

Kita berada di era ketika dunia
berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh
kehilangan bintang penjuru.

Kita harus berani menerima
era keterbukaan sejagad. Akan tetapi, kita tidak boleh
kehilangan persatuan dan persaudaraan.

Kita masuk dalam era kompetisi antarnegara yang semakin sengit.
Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan
berinovasi.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menikmati kopi saat berada di Taman Sipinsur Geosite, Senin (29/7/2019)
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menikmati kopi saat berada di Taman Sipinsur Geosite, Senin (29/7/2019) (Tribunnews.com/ Theresia Felisiani)

Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semua, di semua lembaga negara.

Check and balances antarlembaga negara sangat penting, tetapi
harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi
besar Indonesia Maju.

Indonesia yang nyaman bagi
seluruh anak bangsa, yang sejahtera, yang adil dan
makmur, yang dihormati dan disegani oleh bangsabangsa lain di dunia.

Saya yakin dalam bingkai visi
yang sama, kita makin kuat, kita makin solid, dan
menjadi pemenang dalam kompetisi global.

Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak
ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan
cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru.

JOKOWI Bocorkan Komposisi Menteri dari Nonpartai, Berikut Daftar Calon Menteri Muda Kabinet Jilid II. Presiden Jokowi di unggahan Instagram 7 Agustus 2019. (Instagram 2jokowi)
JOKOWI Bocorkan Komposisi Menteri dari Nonpartai, Berikut Daftar Calon Menteri Muda Kabinet Jilid II. Presiden Jokowi di unggahan Instagram 7 Agustus 2019. (Instagram 2jokowi) (Instagram 2jokowi)

Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab
harapan rakyat yang makin meningkat.

Kita butuh
lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan
kepercayaan dan kecintaan rakyat.

Kita butuh karyakarya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi
institusi yang kuat dan berwibawa.

Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan
sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan,
sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama.

Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak
relevan lagi dan harus ditinggalkan.

Kolaborasi dan
sinergi antarlembaga harus ditingkatkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sidang Majelis yang saya muliakan,

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR
mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem
ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan
semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

MPR telah melakukan
sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar
ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh
kelompok masyarakat.

Mulai dari pelajar, akademisi,
tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat
umum.

Saya yakin tugas mulia tersebut akan terus
dilakukan dengan terobosan-terobosan baru, supaya
nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin
tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus
mampu dimanfaatkan secara optimal.

Di era sekarang ini, saat arus penyebaran
informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih
cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang
lain.

Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih
banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan
konsensus kebangsaan.

Dalam merespons kemajuan teknologi informasi
itu, saya menghargai MPR yang terus mencari cara-cara
baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa
diterima, terutama oleh generasi muda.

MPR telah
menerapkan perpaduan antara penggunaan media senibudaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Caracara seperti ini yang kita butuhkan.

Saya juga menghargai MPR yang sudah menggelar survei nasional, berkaitan dengan hasil
kinerjanya dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur
bangsa.

Hasil survei tersebut bisa menjadi referensi
untuk menyempurnakan strategi sosialisasi empat
konsensus kebangsaan yang telah dilakukan.

Agar program sosialisasi lebih efektif lagi, langkah-langkah
penyempurnaan memang sangat diperlukan, terobosanterobosan baru harus diciptakan. 
Lompatan-lompatan
kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan
rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern.

Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus
didukung.

Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan harus didukung. Upaya
DPR untuk menjalankan check and balances dalam
satu visi besar yang sama juga harus didukung.

Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat
DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan
Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR
telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
tahun 2018.

DPR juga telah menyetujui alokasi Dana
Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019, yang sangat
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa.

Pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018
hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah,
telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15
Rancangan Undang-Undang (RUU), 
antara lain RUU
APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang
kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi,

serta beberapa RUU lain untuk
menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak
cepat.

Di luar capaian di bidang legislasi tersebut,
dukungan DPR pada upaya Pemerintah untuk
mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan.

Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang
menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang
yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan, DPR antara lain telah membentuk
delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35
Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan.

Salah
satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu
Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan
Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan
datang.

DPR juga telah menyelenggarakan uji kelayakan
dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah
pejabat publik.

Selama tahun 2019, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 34 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara
sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat politik luar negeri
Indonesia.

Pada bulan September 2018, DPR menjadi
tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan untuk yang kedua kalinya.

Serta menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan
parlemen dan perwakilan dari lima negara middle
power, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan,
Turki, dan Australia.

DPR juga terus menjalankan misi diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun
multilateral, melalui partisipasi aktif di forum-forum
antar-parlemen di tingkat regional dan global.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah
adalah pilar penting NKRI.

Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan
merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan
produk legislasi yang terkait dengan kewenangan
konstitusionalnya.

Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil
pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai
dengan bidang tugas DPD.

Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh
daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan
hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan
energi terbarukan, dan pengembangan UMKM.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD
memberi masukan kepada pemerintah terkait skema
DAU, DAK, dan DBH agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar
bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah.

Dalam
konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan
pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019.

DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah
berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa.

Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus
bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari
daerah dan desa.

Dukungan DPD untuk memajukan
daerah harus terus dilanjutkan. Peraturan DaerahPeraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelitbelit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha
harus dipangkas.

Tata kelola pemerintahan dan
keuangan daerah harus ditingkatkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Tata kelola pemerintahan yang baik mutlak
dibutuhkan.

Tata kelola keuangan negara yang
akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang
transparan harus dikembangkan. 
Tata kelola yang
efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan
menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.

Sebagai lembaga negara yang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah
penting.

BPK mengemban tugas memastikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap
rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat.

Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah
pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian atau WTP. 
Pemerintah Daerah (Pemda)
juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil
ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78%
di tahun 2018.

BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan
pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil
mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38
triliun.

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan
kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Selain itu, BPK
terus mendukung pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita
dukung bersama.

Saya menghargai upaya BPK untuk aktif
membangun reputasi bangsa di dunia internasional.

BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada
International Atomic Energy Agency sejak 2016
sampai 2021.

Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi
eksternal independen pada International AntiCorruption Academy periode 2019 hingga 2021.

BPK juga menjadi United Nations Panel of External
Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa
se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam pembangunan hukum, Mahkamah Agung
(MA) terus melanjutkan inovasi. 
Saya mengapresiasi
upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang
sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Saya
mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat
dalam mencari keadilan.

Saya mendukung upaya MA
untuk membangun budaya sadar dan budaya taat
hukum agar makin mengakar.

Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah
diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan.
Para pencari keadilan sekarang secara online makin
mudah mendaftarkan perkara dan melakukan
pembayaran.

Proses pemanggilan dan pemberitahuan
sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga
dilakukan secara online.

Bahkan, saat ini MA sudah
melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan
e-court menuju e-litigasi.

Semua langkah inovasi ini
harus kita apresiasi.
Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga
dilakukan oleh MA.

Hingga akhir tahun 2018 lalu,
MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru
di berbagai pelosok tanah air. Ada tambahan 30
Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga
Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil
mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906
perkara pada tahun 2018.

Jumlah terendah sepanjang
sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dengan
melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti
pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan
sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen
perkara.

Seiring dengan langkah inovasi kelembagaan MA,
Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bekerja
memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme
di negara kita.

Saya mendukung upaya MK untuk
mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang
modern dan transparan, dengan memberikan
kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK.

Kini, para pencari keadilan dapat berperkara
sekaligus memantau proses peradilan di MK, melalui
berbagai aplikasi dan layanan modern berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai penjaga konstitusi, selama setahun ini
MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52
perkara pengujian UU.

Putusan-putusan MK tersebut
turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi
sistem perundang-undangan dan penataan proses
legislasi.

Selain itu, MK telah memberikan kontribusi pada
penguatan demokrasi konstitusional.

Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa
perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan
Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara
damai, adil, dan bermartabat.

MK juga telah
menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan
tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan
imparsialitas.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) terus
berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan
peradilan.

KY telah menjalankan fungsi pre-emtif
dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon
hakim agung.

KY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan
menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik
penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim,
serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi
perhatian publik.

KY juga telah menjalankan fungsi represifnya,
dengan merekomendasikan kepada MA untuk
menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55
hakim.

Sidang Majelis yang saya muliakan,
Segala pencapaian dari Lembaga-Lembaga Negara
tersebut adalah modal kita bersama untuk menghadapi
tantangan masa depan.

Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu saling mengingatkan dan saling
membantu.

Kita tidak boleh alergi terhadap kritik.
Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima
sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih
keras lagi memenuhi harapan rakyat.

Tentu dalam negara demokrasi, perbedaan antarindividu, perbedaan antar-kelompok, atau bahkan
antar-lembaga negara adalah sebuah keniscayaan.

Akan tetapi, perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk
saling membenci, bukan alasan bagi kita untuk saling
menghancurkan, atau bahkan saling meniadakan.

Jika
perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang
sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis.
Kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju.

Saya mengajak semua Lembaga-Lembaga Negara
untuk membangun sinergi yang kuat guna
menyelesaikan tugas sejarah kita.

Mendukung
lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan
kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka
lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Bergandengan
tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme,
dan terorisme.

Serta ikut serta melahirkan lebih banyak
lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan
bangsa.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
Pulau Rote;

Esok hari, kita merayakan 74 tahun Indonesia
merdeka. Kita patut bersyukur, di tengah berbagai
tantangan dan terpaan badai sejarah, Indonesia sebagai
rumah besar kita bersama tetap berdiri kokoh.

Indonesia berdiri kokoh karena kita memiliki fondasi
yang sangat kuat, Pancasila. Pancasila adalah dasar
negara, bintang penjuru, sekaligus pemersatu kita
semua.

Di rumah Pancasila ini, kita hidup rukun tanpa
dibeda-bedakan latar belakang agama, asal usul suku,
perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar
Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua.

Ruang hidup bagi seluruh anak bangsa, dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Dalam rumah besar ini, semua anak bangsa bisa
berkarya, bisa bergerak, dan bisa berjuang untuk
mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama.

Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita
untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, kita menemukan
energi yang mahadahsyat, untuk menggerakkan seluruh
tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan
Indonesia.

Dalam persatuan itulah, kita menemukan
solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi
antarsesama anak bangsa.

Saya yakin, seyakin-yakinnya, persatuan
Indonesia akan selalu sentosa. Seperti kiambangkiambang yang bertaut kembali, setelah biduk
pembelah berlalu.

Saya yakin, seyakin-yakinnya,
dengan berpegang teguh pada semangat persatuan
Indonesia, maka rumah besar kita tidak akan runtuh,
tidak akan ambruk, dan tidak akan punah, tetapi
justru berdiri tegak.

Bukan hanya untuk 100 tahun,
500 tahun, tapi untuk selama-lamanya.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
SDM Unggul Indonesia Maju!
Merdeka!
Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya." (*)

Penulis: Hendrik Naipospos
Editor: Hendrik Naipospos
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved