Polda Aceh Sebut Bintang Bulan Bendera Separatis, Tegaskan Qanun Bendera Sudah Dibatalkan Mendagri

Sebut Bintang Bulan Bendera Separatis, Polda Juga Tegaskan Qanun Bendera Sudah Dibatalkan Mendagri.

Editor: Abdi Tumanggor
Tangkapan Layar Video Facebook.com
Penaikan bendera bintang bulan di Aceh, 17 Agustus 2019. 

Sebut Bintang Bulan Bendera Separatis, Polda Juga Tegaskan Qanun Bendera Sudah Dibatalkan Mendagri.

Sebut Bintang Bulan Bendera Separatis, Polda Juga Tegaskan Qanun Bendera Sudah Dibatalkan Mendagri
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono dan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto menggelar konferensi pers di Mapolda Aceh, Minggu (18/8/2019). |SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI

////

Laporan Subur Dani | Banda Aceh 

TRIBUN-MEDAN.COM – Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyebutkan, bendera bintang bulan yang ingin dikibarkan oleh mahasiswa pada Kamis (15/8/2019) di halaman gedung DPRA adalah bendera separatis.

“Kita ketahui bendera bintang bulan itu sebenarnya pernah digunakan oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” Kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Minggu (18/8/2019).

“Bendera itu adalah bendera separatis yang disebutkan secara eksplisit dan implisit dalam PP Nomor 77 tahun 2007,” tambah Ery.

Lalu, Kombes Ery juga menjelaskan, bahwa Qanun Nomor 3 tahun 2013 yang digodok dan telah disahkan oleh DPRA beberapa waktu lalu telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

“Qanun bendera Aceh telah dilakukan pembatalan oleh Mendagri dalam surat dengan Nomor 188.34/2723/SJ yang ditujukan pada presiden RI,” kata Ery dalam konferensi pers tersebut.

Surat dimaksud Kombes Pol Ery adalah surat yang sempat heboh beberapa waktu lalu, surat itu dikeluarkan 26 Juli 2016 dan menyatakan membatalkan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Namun surat itu sendiri baru muncul belum lama ini. Munculnya surat itu jadi tanda tanya banyak pihak, bahkan pihak DPRA dan Pemerintah Aceh menegaskan tidak pernah menerima surat tersebut.

Seperti diketahui, polemik bendera Aceh selama ini terus bergulir di Aceh. Saban tahun, isu bendera selalu santer dibicarakan.

Pihak DPRA yang telah mengesahkan qanun tersebut, ngotot agar bisa merealisasikannya, menggunakan lambang dan mengibarkan bendera.

Namun, bertahun-tahun sudah, qanun itu tak bisa dijalankan. Bahkan terkait hal ini, sempat terjadi cooling down beberapa kali antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, khususnya pihak legislatif.

Pihak Pemerintah Pusat bersikeras, bahwa bendera yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu tidak bisa dikibarkan karena itu merupakan bendera masa lampau yang pernah digunakan saat perjuangan GAM puluhan tahun lalu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved