HMA Yusuf Siregar Sampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2020, Berikut Rinciannya

Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

HMA Yusuf Siregar Sampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2020, Berikut Rinciannya
TRIBUN MEDAN/HO
Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp 4,1 triliun lebih, pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur Sitepu dan Kamaruzzaman SAg, dihadiri Sekdakab Darwin Zein S.Sos, Unsur FKPD serta pimpinan OPD jajaran Pemkab Deliserdang, Senin (19/8/2019) di ruang Sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam. 

MEDAN.TRIBUNNEWS.COM, LUBUKPAKAM - Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp 4,1 triliun lebih, pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur Sitepu dan Kamaruzzaman SAg, dihadiri Sekdakab Darwin Zein S.Sos, Unsur FKPD serta pimpinan OPD jajaran Pemkab Deliserdang, Senin (19/8/2019) di ruang Sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam.

Wakil Bupati HMA Yusuf Siregar pada Pengantar Nota Keuangan Ranperda RAPBD Tahun 2020 ini menjelaskan bahwa  penyampaian APBD Tahun 2019 telah menggunakan prinsip Money Follow,  program yang berbasis Out Come, hal ini bertujuan agar di dalam penganggaran menjadi lebih fokus terhadap program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah  serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penentuan di dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran harus tepat sasaran, perencanaan dan penganggaran sehingga tidak mengecewakan masyarakat.

Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp 4,1 triliun lebih, pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur Sitepu dan Kamaruzzaman SAg, dihadiri Sekdakab Darwin Zein S.Sos, Unsur FKPD serta pimpinan OPD jajaran Pemkab Deliserdang, Senin (19/8/2019) di ruang Sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam.
Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp 4,1 triliun lebih, pada Sidang Paripurna DPRD Deliserdang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur Sitepu dan Kamaruzzaman SAg, dihadiri Sekdakab Darwin Zein S.Sos, Unsur FKPD serta pimpinan OPD jajaran Pemkab Deliserdang, Senin (19/8/2019) di ruang Sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam. (TRIBUN MEDAN/HO)

Penyampaian penyusunan KUA dan PPAS rancangan APBD Kabupaten Deliserdang Tahun 2020 yang telah disepakati bersama beberapa waktu yang lalu telah mengacu dan mempedomani Permendagri yang diterbitkan setiap tahunnya, di samping itu juga merujuk kepada Peraturan Bupati Deliserdang No.16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deliserdang Tahun 2020.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah pada RAPBD Tahun 2020 sebesar Rp 4.114.928.031.965. Dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 1.179.949.969.151. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 2.212.151.329.550 dan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp. 772.826.741.264.

Sedangkan belanja daerah pada RAPBD Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 4.141.928.031.965 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.087.759.235.202 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.054.168.796.763 dengan rincian yaitu belanja tidak langsung akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.539.098.416.802, belanja hibah sebesar Rp. 26.325.110.000, belanja bantuan keuangan kepada parpol Rp. 3.086.541.500, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan sebesar Rp. 514.249.166.900 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000.

Sedangkan belanja langsung akan dialokasikan kepada 54 perangkat daerah untuk menangani 9 urusan wajib pelayanan dasar,12 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3 urusan pilihan dan 30 urusan pemerintahan fungsi penunjang dengan anggaran sebesar Rp. 2.054.168.796.763.

Editor: Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved