Evaluasi Pemasangan APK, Parpol Kritik Bawaslu Lemah Awasi Praktik Politik Uang

Marta meminta Bawaslu dapat lebih proaktif menindaklanjuti kabar permainan politik uang.

Evaluasi Pemasangan APK, Parpol Kritik Bawaslu Lemah Awasi Praktik Politik Uang
TRIBUN MEDAN / DOHU LASE
Peserta rapat tampak serius membahas persoalan tata cara pemasangan APK saat rapat evaluasi bertajuk Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019, Selasa (20/8/2019) di Kantor KPU Dairi, Jalan Palapa, Sidikalang. 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - KPU Dairi menggelar rapat evaluasi bersama para parpol dan unsur-unsur pemangku kepentingan terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu 2019 bulan April silam, Selasa (20/8/2019) di Kantor KPU Dairi.

Ketua KPU Dairi, Freddy Sinaga mengatakan, hasil rapat hari itu bakal dijadikan acuan untuk menyusun aturan main perihal tata cara pemasangan APK pada pemilu mendatang.

Dalam rapat tersebut, para utusan parpol mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Mereka menilai kedua lembaga itu kurang maksimal mengatur dan mengawasi pemasangan APK, terlebih-lebih APK caleg-caleg, sehingga membuat pemandangan kawasan sempat semrawut selama masa kampanye lalu.

"Lokasi pemasangan APK kebanyakan tak strategis dan tidak seimbang. Ada caleg yang APK-nya banyak, ada pula yang sedikit dan bahkan tidak ada. Kami juga menemukan adanya mobil berstiker full-body gambar caleg, yang hingga pemilu usai, masih ada," kata utusan Partai Hanura.

Komisioner KPU Dairi Jenny Ester Pandiangan menanggapi, penyebab semrawutnya APK salah satunya ialah karena regulasi memberi peluang kepada masing-masing caleg untuk membuat sendiri APK. Hal itu membuat persebaran APK tidak merata.

Ketua KPU Dairi Freddy Sinaga menambahkan, pemandangan APK yang tak seimbang juga diduga disebabkan beberapa oknum caleg, yang diduga kurang serius, tidak memasang APK yang disediakan KPU.

"Soal pemasangan APK yang kita sediakan, itu menjadi beban sang caleg," kata Freddy.

Pada kesempatan itu, utusan Partai Demokrat, Marta Ujung mengkritik lemahnya peran Bawaslu dalam mencegah dan menindak praktik politik uang selama masa Pemilu kemarin.

"Praktik pemberian 'togu-togu ro' (sandi untuk amplop berisi uang) terang-terangan dilakukan saat masa kampanye kemarin. Namun, kenapa tidak ada yang ditangkap. Jadi, kita kemarin sebetulnya bukan memilih wakil rakyat, tetapi memilih orang kaya yang membagi 'togu-togu ro'," ujar Marta Ujung.

Marta meminta Bawaslu dapat lebih proaktif menindaklanjuti kabar permainan politik uang.

Menanggapi itu, staf Bawaslu Dairi, Agung Manik menjelaskan, peran mereka lemah karena kasus dugaan pelanggaran pemilu baru ditangani setelah ada laporan disertai bukti-bukti valid dari masyarakat.

"Itu kewenangan kami sebagaimana ketentuan Perbawaslu," kata Agung.

(cr16/tribun-medan.com)

Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved