Pengamat: Dinas Pendidikan Simpan Dana Bos di Rekening Berbeda Rentan Korupsi

Menteri Keuangan pernah mengucapkan bahwa permainan pemerintah daerah untuk dana BOS ini biasanya dilakukan melalui deposito.

Pengamat: Dinas Pendidikan Simpan Dana Bos di Rekening Berbeda Rentan Korupsi
RODERICK ADRIAN MOZES
Ilustrasi 

TRIBUN MEDAN.com-Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara ada penyaluran dana BOS tidak tepat waktu dan terdapat sisa dana tahun anggaran 2018 belum disalurkan pada rekening penampung sebesar Rp 13.553.040.000.

Uang tersebut di tempat pada tiga rekening bank yang berbeda, seharusnya dana itu berada pada satu wadah, yaitu di dalam kas daerah, Selasa (20/8/2019).

Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan, seharusnya hanya ada satu rekening penampung dana BOS untuk kemudian disalurkan tiap sekolah. Menurutnya, tiga rekening berbeda untuk menyimpan dana BOS sudah menyalahi aturan.

"Ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening sekolah dan hanya ada satu rekening saja yang digunakan tidak lebih," ucap dia.

Menurutnya, dengan memakai tiga rekening bank yang berbeda, tidak menutup kemungkinan Dinas Pendidikan melakukan korupsi.

Sebab, dengan menempatkan uang pada rekening yang berbeda-beda, pastinya dimanipulasi dengan cara mendepositokan dana. Karena, dengan mendepositokan uang pada bank yang berbeda akan mendapatkan selisih bunga tinggi.

"Bisa bermain dengan bank lain untuk memanfaatkan bunga dari bank lain. Kalau menggambil selisih bunga, kalau Bank daerah itu 3 persen dan mencari bank di atas 5 persen. Permainannya bisa memanfaatkan bunga, disitu permainannya," ucapnya.

Elfenda mengatakan, Menteri Keuangan pernah mengucapkan bahwa permainan pemerintah daerah untuk dana BOS ini biasanya dilakukan dengan cara mendepositokan uang pada bank lain. Makanya, penyaluran dana BOS terkesan lambat disalurkan.

"Sri Mulyani pernah teriak, banyak dana di Bank daerah belum digunakan sampai dengan saat ini. Permainan ini melalui bank dengan memanfaatkan bunga pada bank lain. Kalau dana bos ini tidak akan hilang tetapi disalahgunakan," ungkapnya.

Akan tetapi, pemerintah tidak bisa melakukan monitoring secara detail, sebab dana yang dikelola banyak.
Pemerintah daerah, yaitu Gubernur Sumatera Utara harus segera melakukan monitoring terhadap penyaluran ataupun penyimpanan dana BOS ini.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved