Ombudsman Marah soal Pembelian Buku LKS di SMP Negeri Deliserdang

Abyadi berpendapat hal ini bisa terus-terusan terjadi dan terdengar karena memang pengawasan dinas tidak tepat.

Ombudsman Marah soal Pembelian Buku LKS di SMP Negeri Deliserdang
Tribun Medan/Nanda Rizka Nasution
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar. 

TRIBUN-MEDAN.com- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar memberikan komentar terkait adanya kejadian siswa/siswi SMP Negeri 1 Lubukpakam yang disuruh untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Ia menegaskan banyak sebenarnya peraturan yang mengatur agar pihak sekolah tidak melakukan hal-hal seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Lubukpakam.

Selain PP Nomor 17 tahun 2010 juga diatur di Permendikbud nomor 45 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

Disebut pada intinya guru, pegawai, pengawas, anggota Komisi Sekolah, Dinas dan pegawainya tidak dibenarkan untuk menjual buku, bahan ajar, pakaian seragam atau bahan seragam disatuan pendidikan.

"Inilah yang namanya kerakusan, ingin mencari makan di tengah kesusahan rakyat yang sudah. Masih ada memang perilaku pendidik dan tenaga pendidik mulai dari Kasek hingga gurunya betul-betul rakus pingin cari makan dari sekolah. Kan enggak semua itu orang mampu karena banyak juga yang sudah. Niatnya memang mau cari makan," kata Abyadi Siregar.

Abyadi berpendapat hal ini bisa terus-terusan terjadi dan terdengar karena memang pengawasan dinas tidak tepat.

Jika memang ada keseriusan tentu ada tindakan tegas seperti pemanggilan ataupun pencopotan. Karena bukan hanya terjadi dan terdengar dari Deliserdang saja ia berpendapat bahwa Dinas Pendidikan cenderung membiarkan.

"Yang telah diperbuat dinas sekarang apa?, masih ada memang di Sumut bukan hanya Deliserdang tapi juga di Medan dan daerah lain. (Mengenai LKS) Inikan (ada) distributor nya ada. Ada keuntungan fee disini menurut saya ini sistematik. Bukan hanya inisiatif sekolah ini saja tapi dinas juga mungkin terlibat di situ. Kalau memang mau bersih panggil. Terus juga sekarang kan ada aparat hukum kita dan ada tim Saber pungli dimana ini," kata Abyadi.

Kadis Pendidikan Deliserdang, Timor Tumanggor yang dikonfirmasi mengaku sudah memerintahkan anggotanya untuk turun ke sekolah mencari informasi kebenaran. Saat ditanyai lebih lanjut mantan Camat Percut Seituan ini pun tidak dapat berkomentar banyak.

"Udah saya suruh dihentikan itu (pembelian LKS). Jangan pernah ada lagi hal-hal seperti itu. Tidak boleh itu, sudah saya bilang sama kepala sekolahnya. Katanya belinya di luar, tapi intinya sudah tidak boleh lagi," kata Timur.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved