Biar Langit Runtuh, KPU Tetap Akan Kemukakan Mantan Napi Koruptor Tak Bisa Mencalonkan

Hal tersebut disampaikan Wahyu dalam pemaparannya di Rapat Evaluasi Fasilitasi Pemilu, di Gedung Sekretariat KPU Sumut.

Biar Langit Runtuh, KPU Tetap Akan Kemukakan Mantan Napi Koruptor Tak Bisa Mencalonkan
TRIBUN-MEDAN / FATAH BAGINDA GORBY
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan saat Rapat Evaluasi Fasilitasi Pemilu, di Gedung Sekretariat KPU Sumut. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wacana tentang boleh maju atau tidaknya kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah kembali menguak.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan agar kandidat yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi tidak dapat ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2020.

Sebelumnya, menurut Wahyu, pada pagelaran pilkada serentak lalu, mantan napi koruptor dapat diperbolehkan maju akibat adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan tersebut membatalkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg) pada PKPU.

"Biarpun langit runtuh, kita akan tetap mengemukakan terkait gagasan narapidana koruptor tidak dapat mencalonkan di pilkada nanti," ujarnya, Kamis, (28/8/2019).

Hal tersebut disampaikan Wahyu dalam pemaparannya di Rapat Evaluasi Fasilitasi Pemilu, di Gedung Sekretariat KPU Sumut.

Wahyu mengatakan, hasil pembahasan regulasi tersebut hanya pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang tak dapat maju sebagai calon legislatif (caleg).

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

"Kita akan terus perjuangkan hal itu, agar napi koruptor tak dapat maju sebagai calon kepala daerah," tambahnya.

Wahyu juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar ke depan menolak politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada pilkada mendatang.

"Kita harusnya sudah tidak lagi membahas hal itu (SARA) karena sejak kita merdeka 17 Agustus lalu, semua pembahasan itu sudah selesai," pungkasnya.

(gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved