Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan

Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan

Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan
Tribunnews.com/Nurmuliarekso Purnomo
Ibu Kota Baru Terkini: Alasan Menteri Era Soeharto Emil Salim Kritik soal Ibu Kota ke Kalimantan 

Terlebih, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang kedepannya belum tentu terjadi lagi. Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri pun lebih banyak ketimbang negara berpenduduk lebih sedikit, seperti Vietnam dan Malaysia.

Baca: WHATSAPP TERKINI: Cara Menyadap Whatsapp (WA) Pasangan, Gak Ketahuan Pantau Seseorang di Mana Saja

"Coba kita belajar dari Jepang, Korea Selatan, RRC. Semua negara ini di Asia, mulanya tertinggal dengan negara Barat. Sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus kita contoh sehingga menghasilkan problem resolve, bukan pindah ibu kota," jelas pria yang pernah jadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).

Baca: Kasus Bakar Polisi Terbaru - 5 Orang Ditetapkan Jadi tersangka, Terancam 9 Tahun Penjara

"Kalau kita lihat sejarah bangsa maju karena human resources, kenapa kita tidak tempuh jalur ke sana? Nah itu yang saya tidak mengerti," tambah dia.

Emil menuturkan, pindahnya ibu kota tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta, seperi banjir, kurang air bersih, dan macet.

Baca: Selain Tanggal Expired, 5 Ciri-ciri Obat Kedaluwarsa Perlu Anda Ketahui, Cek Kemasan Sebelum Membeli

"Kalau itu persoalannya, persoalan itu kita pecahkan, jangan lari ke tempat lain. Lantas kalau kau pindah ke tempat lain gimana? Betul-betul, saya ingin tahu apa logikanya Bappenas, lalu kita diskusikan.

Karena Pak Jokowi tentu mempertimbangkan hal ini berdasarkan masukkan dari para ahli. Yang saya duga, adalah pendapat para ahli itu," pungkas Emil.

Baru Alternatif

Menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil soal pemindahan ibu kota baru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan daerah yang disebut itu baru alternatif.

Baca: SETELAH Viral Video Bully SMA 4 Prabumulih, Kepala Sekolah (Kepsek) dan Kapolres Angkat Bicara

Baca: MOTOGP 2019: Hasil Kualifikasi MotoGP, Duel Seru: Marc Marquez Posisi 1, Valentino Rossi Posisi 2

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal mengatakan, keputusan resmi tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat ini masih dalam kajian, kemarin (pernyataan) Menteri ATR itu alternatif, fixed nya kami masih tunggu pak presiden," kata Akmal di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved