Pegiat Antikorupsi Minta Pengadaan Pin Emas DPR Rp 5,5 Miliar Dibatalkan, Ini Respon Zulkifli Hasan

Pengadaan pin emas untuk anggota terpilih DPR RI periode 2019-2024 itu harus dibatalkan.

Pegiat Antikorupsi Minta Pengadaan Pin Emas DPR Rp 5,5 Miliar Dibatalkan, Ini Respon Zulkifli Hasan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. 

Menurut Zulkifli Hasan banyak isu yang lebih besar ketimbang mengurusi masalah pin emas.

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengkritik pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI.

Erwin Natosmal menegaskan, pengadaan pin emas itu menandakan DPR masih berorientasi untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan publik.

"Masih dangkalnya pola pikir anggota DPR kita. DPR masih berorientasi untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan publik," ujar Peneliti ILR ini kepada Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019).

Dia menilai, pengadaan pin emas untuk anggota terpilih DPR RI periode 2019-2024 itu harus dibatalkan.

Karena imbuh dia, jelas-jelas pengadaan pin emas sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Untuk itu dia tegaskan kembali, pengadaan pin emas untuk anggota baru DPR RI harus dibatalkan.

"Tidak ada satu pun alasan pembenar yang bisa diterima akal sehat dari pemborosan anggaran publik tersebut," tegasnya.

Diketahui, DPR telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RIperiode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved