Pegiat Antikorupsi Minta Pengadaan Pin Emas DPR Rp 5,5 Miliar Dibatalkan, Ini Respon Zulkifli Hasan

Pengadaan pin emas untuk anggota terpilih DPR RI periode 2019-2024 itu harus dibatalkan.

Pegiat Antikorupsi Minta Pengadaan Pin Emas DPR Rp 5,5 Miliar Dibatalkan, Ini Respon Zulkifli Hasan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. 

Cari popularitas

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ikut berkomentar mengenai pin emas untuk anggota DPRD.

Menurutnya isu pin emas tersebut dihembuskan orang-orang yang mencari popularitas.

"Ngapain cari-cari popularitas dari situ menurut saya kalau engga mau jangan diambil, kelar," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Menurut Zulkifli Hasan banyak isu yang lebih besar ketimbang mengurusi masalah pin emas.

Satu contohnya yakni masalah gesekan di Papua.

"Kita soal pin aja ribut. Ya ini negara ini Papua lebih gede. Pin itu kalau engga mau jangan diambil," katanya.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta anggarkan Rp1.332.351.130 alias Rp1,3 miliar untuk pengadaan pin emas bagi anggota terpilih periode 2019-2024.

Hal itu tertuang dalam Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id.

Nantinya, para anggota DPRD terpilih bakal mendapatkan dua buah pin emas dengan berat masing-masing 5 gram dan 7 gram. Jenis yang dianggarkan adalah emas 22 karat dengan harga Rp761.300 per gramnya.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved