PTTUN Kuatkan Pembatalan Daftar Penghapusbukuan Tanah Eks HGU PTPN II yang Diteken Gubsu Tengku Erry

Hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor :181.1/13294/2017

PTTUN Kuatkan Pembatalan Daftar Penghapusbukuan Tanah Eks HGU PTPN II yang Diteken Gubsu Tengku Erry
TRIBUN MEDAN/HO
Lokasi tanah seluas 200 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang. Yang gugatannya dimenangkan PT Suryamas Deli Kencana (SDK) di PTTUN menghadapi mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Suryamas Deli Kencana (SDK) akhirnya memenangkan gugatan di PTTUN menghadapi Gubernur Sumatera Utara soal penghapusbukuan lahan eks PTPN II seluas 200 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang.

PTUN Medan dalam putusannya menolak permohonan penundaan penggugat, menolak eksepsi.

Selain itu, hakim dalam menangani pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, serta membatalkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor :181.1/13294/2017, tanggal 21 Desember 2017, tentang Daftar Norminatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II.

Hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor :181.1/13294/2017, serta mewajibkan tergugat untuk memproses penggugat sebagai daftar nominasi dalam usul penghapusbukuan tanah bekas HGU PTPN II sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan pengadilan membuat pihak Gubernur Sumut mengajukan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan menguatkan putusan PTUN Medan.

Kuasa hukum PT Suryamas Deli Kencana, Hermansyah Hutagalung menyebutkan putusan pengadilan ini menjadi warning kepada sejumlah instansi pemerintah supaya tidak melakukan pelanggaran yang bisa dianggap melawan hukum.

"Kami sudah menyurati dan mengingatkan Kepala BPN Sumut, Dirut PTPN II, Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang, atas putusan PTUN Nomor: 156/G/2018/ PTUN-MDN, tanggal 31 Januari 2019 dan dikuatkan putusan PTTUN Nomor: 83/B/2019/PT TUN-MDAN, tanggal 8 April 2019, yang sudah berkekuatan hukum tetap supaya wajib untuk dilaksanakan," ungkapnya, Senin (26/8/2019) di Medan.

Ia menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah hukum jika putusan pengadilan yang sudah incraht itu tidak dijalankan instansi terkait tersebut.

Sebab, pihaknya mengidentifikasi adanya mafia tanah yang mencoba bermain untuk menguasai lahan tersebut. Kasus ini akan dilaporkan ke Bareskrim Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Oleh karena itu, semua instansi yang terkait dalam proses penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II, sesuai hukum harus mematuhi putusan pengadilan. Jika ada instansi yang melanggar dan tidak beritikad baik dalam merespons putusan hukum tersebut, maka sudah dapat dikualifikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang serta produk hukum yang keputusannya dapat dinyatakan cacat hukum," tegas Hermansyah.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved