News Video

Unjuk Rasa di Kantor Bupati Deliserdang, Massa Tuntut Pembubaran TP4D

Banyak hal yang disinggung dalam aksi mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, proyek-proyek yang dianggap mubajir hingga pengawasan Jaksa.

Unjuk Rasa di Kantor Bupati Deliserdang, Massa Tuntut Pembubaran TP4D
TRIBUN MEDAN/Indra Gunawan
Forak ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Deliserdang Senin, (26/8/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Aksi unjuk rasa dilakukan Forum Anti Korupsi (Forak) Kabupaten Deliserdang di kantor Bupati dan kantor DPRD Deliserdang, Senin (26/8/2019).

Aksi dilakukan dengan menuntut berbagai hal dan mereka tuliskan di spanduk yang mereka bawa.

Banyak hal yang disinggung dalam aksi mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, proyek-proyek yang dianggap mubajir hingga pengawasan Jaksa yang dianggap lemah. Saat itu ada beberapa orang yang saling bergantian untuk berorasi.

Untuk masalah pendidikan yang disinggung adalah perihal dugaan korupsi yang mereka sebut diduga dilakukan oleh mantan Kadis Pendidikan Deliserdang, WH. Selain itu juga sempat disinggung agar ada kesejahteraan bagi guru honorer. Untuk masalah kesehatan yang disinggung adalah pelayanan di RSUD Deliserdang.

"RSUD Deliserdang itu adalah rumah sakit kebanggaan warga Deliserdang. Saat ini pelayanannya menurun. Kami mensinyalir ada Direktur bayangan di rumah sakit itu,"ucap salah satu koordinator aksi, Muhari.

Mereka menganggap wajar kalau pelayanan di RSUD Deliserdang menjadi menurun dan direkomendasikan turun tipe dari B menjadi C oleh Kementerian Kesehatan. Namun demikian mereka tidak dapat menyebutkan siapa orang yang mereka maksud sebagai Direktur bayangan di rumah sakit tersebut. Mereka heran mengapa Pemkab Deliserdang juga terlalu boros untuk hal-hal yang dianggap tidaklah begitu menyentuh kepada masyarakat kecil. Walaupun banyak masyarakat yang senang dengan keberadaan taman yang terbukti setiap akhir pekan selalu dikunjungi ribuan pengunjung namun massa tetap melakukan aksi protes.

"Kami mengidentifikasi ada anggaran Rp 350 milIar untuk membuat (mengelola) taman buah. Kami anggap ini sia-sia dan merupakan pemborosan. Kami minta transparansi pihak terkait, agar uang negara dikelola dengan baik demi rakyat. Masyarakat kecil tidak lah butuh taman buah karena banyak hal lain yang diperlukan masyarakat," kata Muhari.

Baca: Forak Heran Pemkab Deliserdang Menghaburkan Uang hingga Minta TP4D Dibubarkan karena Tidak Berfungsi

Mereka heran mengapa di Kabupaten Deliserdang banyak penghambur-hamburan uang. Persoalan rumah dinas pejabat eselon II yang berada di area lingkungan kantor Bupati juga sempat disinggung karena banyak yang setelah lama berdiri dan dilakukan direnovasi dengan menggunakan APBD akhirnya ditinggalkan tanpa dihuni sama sekali. Karena kondisi itu rumah pun menjadi terbengkalai.

"Rumah dinas terbengkalai, tidak dihuni, untuk apa itu rupanya?, kemana mereka, buat apa dibuat dan tidur dimana mereka, kami melihat banyak yang kosong,"kata Muhari.

Mengenai pengawasan Jaksa mereka juga mendesak agar DPRD Deliserdang bisa membuat Pansus untuk membubarkan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

"Enggak berfungsi itu karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak berguna untuk dijalankan, tidak berguna dibuat," kata Muhari.

Aksi yang dilakukan oleh massa ini sama sekali tidak mendapat respon pejabat Pemkab dan DPRD Deliserdang. Ketika aksi dilakukan di dua tempat tersebut tidak ada satupun perwakilan yang datang sehingga selanjutnya massa pun membubarkan diri. Sebelumnya Dari kantor Bupati massa pun berjalan kaki ke kantor DPRD dengan terus membentangkan spanduk dengan tulisan yang beragam.

Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Deliserdang tidak bersedia untuk mengomentari tudingan yang disebutkan oleh massa dengan mengatakan bahwa TP4D tidak berfungsi. Berulang kali Kajari Deliserdang, Harli Siregar dikonfirmasi melalui telepon selulernya namun tidak bersedia menjawab. Pesan singkat yang dikirimkan juga sama sekali tidak mendapat balasan. Hal yang sama pun dilakukan oleh Kasi Intel Kejaksaan, Muhammad Iqbal ia juga tidak bersedia menjawab panggilan dan membalas pesan singkat.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved