Bupati Karo: Informasi Pengangkatan Sekdes jadi PNS Berbayar Ulah Oknum Tak Bertanggung Jawab

Ada oknum yang diduga mencatut nama dari pejabat Pemkab Karo untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Bupati Karo: Informasi Pengangkatan Sekdes jadi PNS Berbayar Ulah Oknum Tak Bertanggung Jawab
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Bupati Karo Terkelin Brahmana (tengah) saat menonton pertandingan Karo United vs Bansar FC Gebang, di Stadion Samura, Kabanjahe, Minggu (1/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Beberapa hari lalu merebak kabar yang kurang sedap menerpa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, khususnya bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pasalnya, ada oknum yang diduga mencatut nama dari pejabat Pemkab Karo untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Menurut informasi, oknum tersebut mengatasnamakan pejabat dari BKD dan meminta sejumlah imbalan untuk pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, memastikan jika informasi pengangkatan tersebut tidak datang dari jajarannya. Dirinya menyebutkan, informasi yang beredar di masyarakat itu merupakan kabar bohong atau hoaks. Dan dirinya meminta agar masyarakat jangan mempercayai kabar yang belum jelas itu.

"Kalau berita-berita hoaks seperti itu jangan ditanggapi terlalu cepat, kita juga sudah ada surat edaran kalau informasi itu hoaks," ujar Terkelin, saat ditemui di Stadion Samura, Kabanjahe, Minggu (1/9/2019) petang.

Terkelin memastikan, tidak ada pejabat maupun oknum PNS di lingkungan Pemkab Karo yang berani melakukan hal tersebut. Dirinya mengaku, jika nantinya ada ditemukan oknum jajarannya yang melakukan hal seperti itu, dirinya tidak akan segan-segan untuk memberkati tindakan tegas.

"Kalau ada yang seperti itu laporkan saja ke inspektorat, atau ke bupati, nanti akan diproses, bila perlu kita lapor polis biar dilakukan OTT. Jangan khawatir, tidak ada hal seperti itu di kita, kalau ada pasti langsung kita tindak tegas," ucapnya.

Seperti pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu, Pemkab Karo menegaskan jika seleksi tersebut murni dan tidak ada biaya sama sekali. Untuk itu, Terkelin memastikan jika ada informasi yang mengatakan pengangkatan menjadi PNS dikutip biaya maka itu adalah perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Itu oknum itu, tidak mungkin dari kita. Bila mana kalau ada orang seperti itu jangan dilayani, langsung laporkan ke inspektorat atau bupati," katanya.

(cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved