Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba

Terhadap gubernur kita ingin meminta klarifikasi maksud dari pernyataannya soal wisata halal

Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba
TRIBUN MEDAN/M Andimaz Kahfi
Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri, Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba dan Paguyuban Marga Batak se Kampus Unika Santo Thomas, saat menggeruduk Kantor BPODT di Jalan Pattimura, Kota Medan. 

Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.com- Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Minta Gubernur Edy Jelaskan Konsep Wisata Halal di Danau Toba.

Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri, Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba dan Paguyuban Marga Batak Kampus Unika Santo Thomas, menggeruduk Kantor BPODT di Jalan Pattimura, Kota Medan, Senin (2/9/2019).

Dalam aksi itu, massa membawa beberapa spanduk yang bertuliskan di antaranya 'Danau Toba tidak butuh label halal', usir TPL, AFN Allegrindo, 'Jangan usir persaudaraan kami' dan NKRI harga mati, Batak harga Diri dan Babi harga Kali.

Koordinator aksi, Rico Nainggolan mengatakan bahwa BPODT pernah membuat kerjasama dengan kementrian perhubungan soal pelebaran landasan udara yang ada di Silangit dan maskapai.

Sekarang BPODT punya konsep dan tawaran apa tidak, bagaimana caranya menanggulangi dugaan kerusakan yang dilakukan oleh TPL, Aquafarm Nusantara dan Allegrindo dan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kerusakan dikawasan Danau Toba.

"BPODT ini sebenarnya punya program kerja enggak untuk dijalankan, yang sudah hampir berjalan tiga tahun di kawasan Danau Toba. Karena kita belum merasakan dampak yang signifikan terhadap kehadiran BPODT," kata Rico di depan Kantor BPODT, Senin (2/9/2019).

Baca: Gunakan Sajam dan Pistol Mainan saat Beraksi, Curanmor Jalanan Rinaldi dan Angga Ditembak Polisi

Baca: John Chardon Tawarkan Harga Gono Gini Rp 35 Miliar hingga Biayai Perselingkuhan Novy Chaedon

Baca: Tak bisa Lagi Bermain Bola karena Kaki Retak, Bupati Taput Nikson Nababan Pilih Urus Batak United

"Terhadap gubernur kita ingin meminta klarifikasi maksud dari pernyataannya soal wisata halal dan tim pengkaji tentang penataan wilayah keramba jaring apung (KJA) dan pemotongan hewan berkaki empat," sambungnya.

Rico meminta Pemerintah provinsi Sumut sudah memiliki dinas pariwisata, silahkan dinas pariwisata yang digenjot bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan budaya lokal masyarakat.

Soal KJA, lanjut Rico pemerintah Sumut memiliki dinas lingkungan hidup. Silahkan konsep apa yang dimiliki dinas lingkungan hidup untuk mencegah hal tersebut.

Baca: Bocah Usia 7 Tahun Cabuli Tetangganya (4 Tahun), Mengaku Sering Nonton Video di Handphone

Baca: Awang Meninggal setelah Diserang 200 Ekor Lebah, Sempat Dirawat 4 Hari di Rumah Sakit karena Kritis

Baca: Calon Pengantin Pria Ternyata Wanita Bikin Syok Keluarga, Terbongkar Saat Curiga & Periksa ke Bidan

Halaman
1234
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved