Purnawirawan Jenderal TNI Ajukan Kaji Ulang Amandemen UUD 1945: Ada Campur Tangan Asing

Mereka, Jenderal TNI Agustadi SP, iLetjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Haposan Silalahi dan Eks Wakil Presiden era Soeharto Jenderal TNI (Purn) Try. .

Purnawirawan Jenderal TNI Ajukan Kaji Ulang Amandemen UUD 1945: Ada Campur Tangan Asing
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Diskusi kaji ulang Amandemen UUD 1945 oleh empat Jenderal TNI Purnawirawan di Hotel JW Marriott, Rabu (4/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Empat Jenderal Purnawirawan TNI, bahkan satu diantaranya merupakan mantan Wakil Presiden RI menyerukan pikiran mereka kepada pemerintah.

Mereka, Jenderal TNI Agustadi SP, iLetjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Haposan Silalahi dan Eks Wakil Presiden era Soeharto Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mendeklarasikan Kaji Ulang Amandemen UUD 1945 di Kota Medan.

Acara yang dilangsungkan di Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau, No. 10, Kota Medan, Rabu (4/9/2019) itu dihadiri sejumlah kalangan, mulai dari mahasiswa hingga forum putra putri prajurit TNI.

Seperti diketahui bersama, sejak reformasi bergulir tahun 1998, berdasarkan keputusan MPR RI, UU 1945 telah mengalami empat kali perubahan kondisi politik dan ekonomi yang relatif sulit. Atas hal tersebut, Try Sutrisno mengatakan perubahan empat kali UUD 1945 dilakukan tanpa konsep.

"Dari berbagai tinjauan filosofis, historis, sosiologis dan yuridis perubahan empat kali UUd 1945 dilakukan tanpa konsep. Tidak komprehensif, tergesa-gesa dan bertentangan dengan nilai pembukaan UUD 1944 dan Pancasila. Bahkan ditandai dengan adanya campur tangan asing," ujar Try Sutrisno.

Ia melanjutkan sambutannya, bahwa hak yang paling mendasar adalah, bahwa tidak sedikit pasal-paaal dan ayat-ayat yang telah diubah, terutama yang berkenaan dengan sistem politik, ketatanegaraan, hukum, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara.

Dengan demikian, imbuhnya, perubahan empat kali UUD 1945 telah keluar dari tujuan reformasi, yang semula ditujukan untuk memperbaiki seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara.

"Purnawirawan TNI-Polri sudah berteriak keras terhadap proses amandemen yang ceroboh ini bukan karena ingin berkuasa kembali, ingin dwifungsi dihidupkan lagi, atau ingin mengembalikan orde baru. Melainkan ingin menjaga dan menegakkan nilai perjuangan para Founding Fathers yang telah membentuk dan memerdekakan bangsa," jelasnya.

Try Sutrisno dan teman teman purnawirawan jenderal mengatakan bahwa konsep demokrasi dan tatanan negara Indonesia sempat digagas oleh Soekarno-Hatta, masa itu. Konsep tersebut sangat jelas membedakan jati diri bangsa Indonesia dengan konsep yang dimiliki bangsa lainnya.

Singkatnya, mewakili forum purnawirawan TNI-Polri, Wapres RI ke 6 (1993-1998) ini mengatakan empat kali amandemen yang terjadi mengubah hampir 197,3 % UUD 1945 yang semula terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, kini menjadi 73 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.

Mereka meminta kaji ulang Amandemen UUD 1945 dapat dipertimbangkan Pemerintah. Tentunya harus melalui pemungutan pendapat rakyat Indonesia (referendum) dan disertai adendum, sesuai ayat pertama dalam pasal 37 UUD 1945.

Perlu diketahui sebelumnya, selain melakukan deklarasi kaji ulang Amandemen UUD 1945, di Kota Medan. Empat negarawan tersebut sudah melakukan aksi yang sama di Sulawesi Selatan (8 Agustus 2019), Jawa Barat (10/3/2019) dan jauh sebelumnya di Jawa Timur (9/11/2019).

Mereka berharap adanya desakan yang kuat dari masyarakat untuk mau dan berani mendesak MPR untuk mengkaji ulang Amandemen UUD 1945, sehingga lebih peka dengan tantangan zaman.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved