Hukuman Denda untuk Pembuang Sampah Sembarangan Diminta Diterapkan di Kota Medan

Dalam Perda itu, diatur ketentuan pidana untuk perorangan, kalau buang sampah sembarangan kena denda Rp 10 juta dan kurungan 3 bulan.

Hukuman Denda untuk Pembuang Sampah Sembarangan Diminta Diterapkan di Kota Medan
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Sampah menumpuk di dekat spanduk larangan buang sampah di Jalan Cempaka, Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/9/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Lingkungan V, Sei Sikambing D, Medan Petisah Marulak Simarmata berharap agar Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2015 agar ditegakkan untuk masyarakat.

Dalam Perda itu, diatur ketentuan pidana untuk perorangan, kalau buang sampah sembarangan kena denda Rp 10 juta dan kurungan 3 bulan.

Sementara untuk badan usaha, didenda Rp 50 juta dan tahanan 6 bulan.

"Harapan kita Perda tersebut diterapkan agar bisa lingkungan bersih sesuai dengan keinginan kita semua," katanya dalam aksi bersih-bersih Kelurahan Sei Sikambing D dengan P3SU, Jumat (6/9/2019).

Menurutnya, denda yang cukup besar harus dikenakan. Kalau tidak dijaga, ia tidak yakin apakah Medan bisa membaik.

"Kapan Medan akan maju. Harus dipaksa dengan Perda. Kalau Perda itu tidak ditegakkan, masyarakat tidak akan berubah dan sewenang mereka saja memguang sampah ke sungai," katanya.

Sebagai kepling, katanya, mereka akan koordinasi dengan Dinas Kebersihan mengenai hal ini.

"Masyarakat masih membuang sampah ke sungai, maka Perda tersebut harus ditegakkan," ulangnya.

Sementara itu satu anggota dewan legislatif terpilih Renville Pandapotan Napitupulu yang juga menginisiasi gotong-rotong setuju jika Perda tersebut benar diterapkan.

"Perda harus diterapkan karena masyarakat masih memiliki kesadaran yang sedikit tentang sampah," katanya.

Jadi, harus dihadapi dengan peraturan.

"Kalau saya setuju, hanya masalahnya pelaksanannya. Sebelum dilaksanakan, harus benar disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.

Setelah itu, lanjutnya, baru bisa berbicara penerapannya agar bisa dilakukan dengan baik. Harus ada interaksi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian.

"Selama ini adakah yang sudah berinteraksi dengan pihak terkait untuk menerapkan Perda ini. Masyarakat yang kurang kesadarannya arus benar-benar diberikan peraturan yang benar dan ril," katanya.

(cr17/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved