Penyebab Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Satwa Masih Lemah Menurut DitKrimsus Polda Sumut

Ditkrimsus Polda Sumut terus berupaya melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar.

Penyebab Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Satwa Masih Lemah Menurut DitKrimsus Polda Sumut
HO
Kanit III, Subdit IV Tipiter DitKrimsus Polda Sumut Kompol Wira saat memaparkan kasus kejahatan satwa liar beberapa waktu lalu. (HO) 

TRIBUN-MEDAN.com, Medan - Ditkrimsus Polda Sumut terus berupaya melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar.

Hal itu terlihat banyak sudah pengungkapan kasus kejahatan satwa liar dan para pelaku diproses sampai ke lembaga pemasyarakatan.

Kanit III, Subdit IV Tipiter DitKrimsus Polda Sumut Kompol Wira mengatakan pada pelaksanaan upaya penegakan hukum terkadang mengalami beberapa hambatan dan perlu adanya solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Adapun solusi yang dimaksud, sambung Wira, pertama banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa satwa liar merupakan hewan yang dilindungi UU.

"Pengetahuan masyarakat secara umum tentang jenis satwa yang dilindungi sangat minim, sehingga perlu adanya Tim terpadu dari petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda, KLHK, Pemerintah setempat, para NGO (Non Government Organization), perguruan tinggi, Media, Swasta, LSM, Imigrasi, Karantina, instansi lain yang terkait, dan komunitas pecinta alam guna memberikan sosialisasi secara bersama-sama kepada masyarakat dan memberikan buku panduan yang menjelaskan jenis satwa dan tanaman yang dilindungi," terangnya, Kamis (5/9/2019).

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ujar Wira, mencatat bahwa negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 9 Milliar pertahunnya akibat tindak kejahatan ini (KLHK,2015).

"Meskipun banyak juga pendapat dari para ahli lingkungan hidup yang mengatakan kerugian terhadap perdagangan satwa ini tidak dapat dinilai dengan uang, kerugian yang ditimbulkan tidak ternilai harganya, sebagai contoh kematian seekor harimau sumatera akibat perburuan liar, tentu saja berdampak terhadap ekosistem alam disekitarnya," katanya.

Melihat banyaknya kasus kejahatan terhadap satwa liar, aku Wira, menunjukkan bahwa kejahatan ini menjadi kejahatan terorganisir dengan tujuan internasional sesuai data tangkapan yang dimiliki DitKrimsus Polda Sumut.

"Permintaan yang tinggi terhadap satwa dilindungi dari negara lain ke Indonesia dengan tujuan bagian tubuh satwa liar akan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan obat, kosmetik, aksessories dan lainnya,"katanya.

Dengan permasalahan seperti ini, menurut hemat pria dengan melati satu dipundaknya ini, perlu adanya kerjasama bilateral ataupun multilateral dari semua negara, khususnya negara yang memiliki potensi wilayah menjadi tempat perdagangan satwa dan tanaman yang dilindungi.

Halaman
12
Penulis: Sofyan Akbar
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved