Revisi UU KPK Disetujui DPR, Mahfud MD Sebut Presiden Bisa Batalkan Jadwal Pembahasan RUU

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 Mohammad Mahfud MD mempermasalahkan Revisi Undang-undang KPK

Revisi UU KPK Disetujui DPR, Mahfud MD Sebut Presiden Bisa Batalkan Jadwal Pembahasan RUU
foto/instagram @mohmahfudmd
Jawaban Menohok Mahfud MD soal Polemik Kardus Kotak Surat Suara, 'Itu Urusan KPU' 

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 Mohammad Mahfud MD mempermasalahkan Revisi Undang-undang KPK yang dibahas oleh DPR RI.

Mohammad Mahfud MD permasalahkan Revisi UU KPK karena terkesan diburu-buru.

Pakar hukum tata negara itu menjelaskan jika secara hukum memang DPR RI memiliki wewenang untuk memutuskan revisi UU KPK.

Tetapi menurutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memiliki kehendak untuk membatalkan jadwal dari pembahasan RUU tersebut.

“Tapi sesuai Pasal 20 UUD 1945 Presiden bisa menolak substansi maupun schedulenya,” jelas Mahfud di akun twitternya @mohmahfudmd pada Jumat (6/9/2019).

Mahfud menyarankan Presiden Jokowi untuk membantukm Tim Kajian dan Daftar Invertarisasi Masalah (DIM) Pendahuluan sebelum membuat Surat Presiden (Supres) pembahasan ke DPR RI.

“Dalam prosedur normal menurut UU No.12 Tahun 2011 setiap RUU yang akan dibahas dimasukkan dulu dalam Prolegnas,” kata Mahfud.

Padahal kata Mahfud dalam waktu dekat ini, pemerintah dan DPR RI yang baru akan menetapkan Prolegnas.

Ia pun heran mengapa tiba-tiba saja Revisi UU KPK justru dibahas terkesan terburu-buru oleh anggota DPR RI periode saat ini.  

“Mengapa pembahasan Revisi UU KPK tak menunggu DPR baru yang hanya 3 minggu lagi akan dilantik?” tandasnya.

Halaman
123
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Warta kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved