Puluhan Mahasiswa di Medan Dukung Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam aksinya, para massa yang menamakan diri, Aliansi Mahasiswa Bersatu itu membawa spanduk dan karton bertuliskan dukung KPK.

Puluhan Mahasiswa di Medan Dukung Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
TRIBUN MEDAN/M Andimaz Kahfi
Puluhan Mahasiswa di Medan Dukung Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Puluhan Mahasiswa di Medan Dukung Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)

TRIBUN-MEDAN.com-Puluhan mahasiswa di Medan gelar aksi dukung Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, para massa yang menamakan diri, Aliansi Mahasiswa Bersatu itu membawa spanduk dan karton bertuliskan dukung KPK.

"Kita dukung, revisi Undang Undang KPK, karena bukan untuk pelemahan. Kawan- kawan perlu mengetahui bersama bahwa revisi Undang-Undang KPK ini tidak akan melemahkan KPK, namun justru memperkuat KPK," kata Koordinator Aksi Andri Hantoro di Tugu Titik Nol Kota Medan, Sabtu (7/9/2019).

Dalam kesempatan itu, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa jurusan hukum dari berbagai universitas di Medan menyampaikan enam poin yang disepakati dalam RUU KPK.

Poin pertama berbunyi, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan.

Baca: BREAKING NEWS - Pelatih PSMS Akhirnya Mundur, Manajemen Telah Terima Pernyataan Gurning

Baca: Suparno Heran Suaranya Tidak Terdengar saat Kumandangkan Azan, Ternyata Sound System Dicuri Maling

Baca: Kecelakaan Mobil saat Pawai, Pipi Nia Daniaty Terbentur Besi hingga tak Bisa Ngomong

"Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Kemudian, poin kedua berbunyi, menurut mereka penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK.

Poin ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.

Baca: Produksi Perdana Mobil Esemka Diresmikan Jokowi, Nyinyir Partai Gerindra: Didatangkan dari China

Baca: Neymar jadi Pahlawan Brasil, Cetal Gol dan Assist untuk Hindari Kekalahan dari Kolombia

Baca: Ternyata Khabib Nurmagomedov Khawatirkan Hasil Pertarungannya Lawan Dustin Poirier

Keempat, setiap instansi kementerian atau pun lembaga wajib menyelenggarakan LHKPN sebelum dan setelah berakhir massa jabatan.

Poin kelima, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK diawasi oleh Dewan Pengawas KPK.

Keenam, KPK berwenang menhentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu paling lama satu tahun.

Baca: Berstatus Underdog, Dustin Poirier Tak Gentar Hadapi Khabib Nurmagomedov di UFC 242

Baca: Menpora Jawab Kritikan Menteri Olah Raga Malaysia dengan Bikin Video Permohonan Maaf

Baca: Balita Tak Sembarangan Bisa Konsumsi Susu Formula, Ahli Gizi Sebut Harus Ada Resep Dokter

Baca: INILAH Pencuri Mobil Dinas Toyota Camry di Gedung Sate, Mengaku Bernama Harditian Muhammad Yusuf

"Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan diumumkan kepada publik. Hal itu bisa dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atai berdasarkan putusan praperadilan," katanya.

Poin-poin diatas menurut mereka, perlu dilakukan untuk transparansi dalam penanganan kasus yang tengah ditangani KPK.

"Kami lakukan ini sebagai bentuk dukungan moral terhadap pemerintah untuk merevisi UU KPK," jelasnya.(mak/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved