Naik Dua Kali Lipat, Usulan Anggaran Pilkada Sergai Ditolak Pemerintah dan DPRD

Dari jumlah yang diajukan KPU, besarannya mencapai Rp 78 milyar atau dua kali lipat dari anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya.

Naik Dua Kali Lipat, Usulan Anggaran Pilkada Sergai Ditolak Pemerintah dan DPRD
Tribun Medan / Indra
Komisioner KPU Serdang Bedagai berfoto bersama dengan para staf beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dituntut untuk meminimalisir penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai tahun 2020.

Hal ini lantaran pengajuan anggaran yang diajukan oleh KPU ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Pemkab maupun DPRD.

Dari jumlah yang diajukan KPU, besarannya mencapai Rp 78 milyar atau dua kali lipat dari anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya.

Ketua KPU Sergai, Erdian Wirajaya yang dikonfirmasi mengakui bahwa ada pemotongan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Disebut dari Rp 78 milyar yang mereka usulkan yang bisa dipertimbangkan hanya Rp 43 milyar oleh TAPD. Karena tidak bisa dipenuhi tentu banyak efek yang akan dirasakan nantinya.

" Standart KPU itu ya Rp 78 milyar, itu kegiatan-kegiatan normal. Indikator-indikator penyusunan sebenarnya sudah melihat dalam Permendagri dan PKPU. Kita sudah bahas sama TAPD katanya lihat pertimbangan keuangan daerah makanya jadi Rp 43 milyar. Ini sudah lima kali perubahan dan ini sama dewan mungkin juga akan dipotong lagi,"ujar Erdian Wirajaya Senin, (9/9).

Mantan wartawan harian terbitan Medan ini menyebut banyak hal yang menyebabkan mengapa jumlah anggaran yang mereka usulkan dua kali lipat besarnya dari biaya Pilkada periode sebelumnya.

Untuk honor atau gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS) dulu hanya Rp 250 ribu sementara untuk saat ini idealnya sudah Rp 550 ribu dan sudah standart pemerintah.

Dari hitungan mereka untuk pelaksanaan Pilkada tahun depan akan melibatkan 21 ribu orang. Karena adanya pengurangan membuat apa-apa yang telah dianggarkan terpaksa dikurangi.

" Ya kalau gaji PPS kecil kali kayak dulu nanti enggak ada pula yang mau. Karena di daerah lain gajinya pun sudah Rp 550 ribu. Tapi apa boleh buat lah kata TAPD karena PAD (pendapatan asli daerah) juga dikit makanya harus dikurangi. Sekarang ini ya kita kurangi lah memang, contohnya untuk uang makan dari 47.500 jadi 37.500. Untuk cetak baliho dari yang Rp 70 ribu jadi Rp 35 ribu. Untuk iklan sosialisasi dari Rp 10 juta jadi Rp 5 juta," kata Erdian.

Halaman
12
Penulis: Indra Gunawan
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved