Tak Mau Tanda Tangani Kontrak Politik, Mahasiswa Sebut 44 Anggota DPRD Asahan Pengecut

Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang menamakan diri sebagai Permata KPK dilakukan di depan pintu gerbang kompleks kantor dewan tersebut.

Tak Mau Tanda Tangani Kontrak Politik, Mahasiswa Sebut 44 Anggota DPRD Asahan Pengecut
Tribun Medan / Mustaqim
Mahasiswa yang menamakan diri sebagai Permata KPK melakukan unjuk rasa di acara pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Asahan periode 2019-2024, Senin (9/9/2019). Aksi unjuk rasa ini digelar menuntut agar para wakil rakyat berkerja sesuai tugas, pokok dan fungsi sebagai legislator. 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Aksi unjuk rasa mewarnai pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan 45 anggota DPRD Asahan yang berlangsung di ruang paripurna Senin (9/9/2019).

Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang menamakan diri sebagai Permata KPK dilakukan di depan pintu gerbang kompleks kantor dewan tersebut.

Setelah berjam-jam berorasi dan menunggu para wakil rakyat, hanya satu anggota dewan yang datang menemui massa dan berani menandatangani kontrak politik. Padahal paripurna pengambilan sumpah jabatan telah selesai dilakukan.

"Ini menunjukkan dewan yang baru dilantik bakal sama seperti dewan sebelumnya, kurang peka terhadap berbagai permasalahan di Kabupaten Asahan. Hanya satu orang yang berani menandatangani kontrak politik, 44 lainnya pengecut," kata Koordinator Aksi, Sholahuddin Marpaung.

Adapun anggota DPRD Asahan yang menemui massa adalah Handi Afran. Setelah menandatangani kontrak politik itu, ia tidak berani mengklaim bahwa itu telah mewakili institusi DPRD Asahan

"Tuntutan dan kontrak politik ini langsung saya tandatangani disini. Selanjutnya akan saya sampaikan ke pimpinan dewan sementara. Tanda tangan ini masih saya sendiri, kalau yang lainnya saya tidak berani menjamin, karena akan dibahas apakah amereka yang lain sepakat," kata anggota DPRD Asahan dari PDI-Perjuangan, Handi Afran.

Sementara salah seorang orator Adi Chandra menyebutkan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan bertujuan untuk mempertanyakan komitmen para wakil rakyat terpilih dalam merealisasikan janji kampanye mereka.

Terlebih pengambil janji sumpah jabatan menggunakan Alquran atau pun Alkitab.

"Aksi ini kami lakukan sebagai pesan moral kepada anggota DPRD Asahan yang dilantik hari ini. Karena kami mengetahui beberapa tahun belakangan DPRD kurang melaksanakan fungsingnya," teriak Chandra, menggunakan pengeras suara, Senin.

Sehingga massa pengunjuk rasa menantang seluruh anggota DPRD Asahan yang baru dilantik untuk menandatangani kontrak politik sebagai wujud komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kontrak politik yang kami minta, agar anggota dewan yang baru dilantik bisa mengawal pemerataan pembangunan, menata Perda yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, menyampaikan laporan kerja dalam kurun waktu 100 hari pascadilantik, menolak untuk melakukan KKN serta mengawasi penyalahgunaan APBD dari segala bentuk modus Bansos maupun agen pelaksana proyek pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, pengambilan sumpah 45 orang anggota DPRD Asahan periode 2019-2024 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, Ulina Marbun.

Dari 45 total anggota DPRD Asahan, 24 orang merupakan anggota dewan yang pernah menjabat pasa periode sebelumnya dan 21 orang lainnya adalah anggota DPRD Asahan baru.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved