Duh, Anggaran Tanggap Darurat untuk Warga Miskin Deliserdang Dihapus

Penghapusan biaya tanggap darurat ini akan berpotensi akan berdampak kepada warga miskin yang akan mendapat pelayanan kesehatan.

Duh, Anggaran Tanggap Darurat untuk Warga Miskin Deliserdang Dihapus
Tribun Medan/Indra Gunawan
RSUD Deliserdang 

TRIBUN-MEDAN.com- Pemkab Deliserdang dan DPRD sepakat untuk menghapus anggaran tanggap darurat kesehatan pada tahun 2020.

Penghapusan biaya tanggap darurat ini akan berpotensi akan berdampak kepada warga miskin yang akan mendapat pelayanan kesehatan.

Selama ini anggaran tanggap darurat kesehatan sengaja dialokasikan sejak tahun 2019 di APBD oleh Pemkab untuk menangani biaya pengobatan bagi warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan mendapat perobatan di RSUD Deliserdang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang, Mikail TP Purba menyebut anggaran tanggap darurat terpaksa ditiadakan pada tahun 2020 lantaran secara regulasi tidak dibenarkan lagi.

Untuk itu makanya Pemerintah bertanggungjawab untuk mendaftarkan warganya yang miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selama ini disebutnya anggaran tanggap darurat ada dua yang dialokasikan di APBD.

"Ada tanggap darurat untuk kesehatan dan ada tanggap darurat untuk bencana. Nah untuk yang bencana ini tetap dianggarkan tapi kalau untuk tanggap darurat kesehatan itu yang tidak boleh lagi. Pemkab itu tidak mau menggunakan tanggap darurat lagi tahun 2020 karena regulasi tidak boleh sebab harus semua yang miskin didaftarkan menjadi peserta BPJS,"ujar Mikail Selasa, (10/9/2019).

Ketua Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Ucok ini menyebut Pemkab tidak mau mengggunakan anggaran tanggap darurat kesehatan di 2020 karena bisa berdampak kepada masalah hukum.

Disebut selama ini tanggap darurat kesehatan dialokasikan sebesar Rp 10 M sama dengan besaran untuk tanggap darurat bencana. Karena adanya alokasi yang disiapkan selama ini disebutnya penanganan bagi warga miskin di RSUD Deliserdang pun bisa teratasi.

"Kita sedang bahas juga ini sama Dinas Kesehatan bagaimana nanti kalau tanggap darurat ini dihapus. Ya memang karena secara regulasi tidak boleh lagi ya harus ditiadakan untuk tahun 2020. Solusinya ya sementara ini warga miskin ya tahun ini juga harus bisa didaftarkan semua karena kalau tidak didaftarkan bagaimana nanti kalau mereka sakit,"kata Ucok.

Membanding-bandingkan pelayanan bagi warga miskin sekarang ini, Ucok menyebut kalau lebih enak pada sebelum ada BPJS.

Disebut karena Deliserdang dulu punya Perda Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pelayanan kesehatan untuk warga miskin pun mudah ditangani. Hal ini lantaran saat itu warga miskin bisa berobat gratis di RSUD Deliserdang hanya dengan bermodalkan KTP dan Kartu Keluarga Deliserdang.

"Saat Jamkesda masih diberlakukan, kan gampang warga miskin di Deliserdang ini berobat. Asal bawa KTP dan KK dan bersedia di kelas 3 gratislah di RSUD. Sekarang ini kan ribet makanya kalau saya pribadi dihapus saja BPJS ini dan kembalikan lagi ke Jamkesda. Dulu kita alokasikan 30 Milyar untuk Jamkesda tiap tahun enggak habis, sekarang ini udah Rp 42 miliar enggak cukup mungkin,"kata Ucok.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved