Petinggi Sky Parking Dipanggil Kejaksaan, Kasi Intel Enggan Buka Nama-nama Terperiksa

Sejumlah petinggi Sky Parking, beberapa di antaranya memenuhi panggilan penyidik dan berpotensi ditetapkan tersangka.

Petinggi Sky Parking Dipanggil Kejaksaan, Kasi Intel Enggan Buka Nama-nama Terperiksa
Tribun Medan / Dedy Kurniawan
Sejumlah petinggi Sky Parking Diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai, Selasa (10/9/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Penyelidikan dugaan pengemplangan retribusi pajak parkir Sky Parking di Mall Kota Binjai terus dikebut oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai. 

Sejumlah petinggi Sky Parking, beberapa di antaranya memenuhi panggilan penyidik dan berpotensi ditetapkan tersangka.

Di antaranya yang datang ke Kejari Binjai, Bos Sky Parking berinisial KR, Supervisi Sky Parking, Haris dan dua staf lainnya. Sejauh ini, diduga pajak parkir pada pusat perbelanjaan termegah di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat itu mengalami kebocoran mencapai Rp1 miliar lebih.

Kasi Intelijen Kejari Binjai, Erwin Nasution membenarkan sejumlah petinggi Sky Parking telah mendatangi panggilan penyidik Pidsus Kejari Binjai. Namun, Erwin menolak menanggapi soal dugaan kebocoran pajak tersebut dan terkesan menutupi nama-nama petinggi Sky Parking yang diperiksa.

"Kita belum bicara angka-angka dulu. Belum ada hasilnya yang bisa disampaikan kepada publik. Yang intinya ada dipanggil, nama-namanya saya gak tahu,tapi ya benar ada. Nanti saya tanya dulu atasan ya" ujar Erwin Nasution ditemui di kantornya, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Binjai Utara, Rabu (11/9/2019).

Erwin hanya menjelaskan, saat ini hasil kloning data digital dari komputernya pengelola Sky Parking sudah ada. Hanya saja, Erwin enggan menyebut nilai Angkanya temuan selisih atau kerugian negara.

Hasil kloning data dimaksud yakni mengambil pembukuan bulanan hasil parkir dari Sky Parking dan BPKAD Kota Binjai. Data yang dikloning itu juga sudah diekspos oleh tim dari BPKP Pusat, belum lama ini.

"Hasil kloning data yang sudah dikonfrontir dengan pembukaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang dikaji. Ketika nanti hasilnya keluar dari BPKP Sumut jika sudah melakukan audit. Saat ini masih di BPKP Sumut. Mereka yang melakukan audit. Tidak ada kendala, tinggal menunggu waktu saja baru nanti dipublikasikan," ujar dia.

Kepala BPKAD, Affan Siregar ditemui usai rapat dengan dewan memilih menolak menanggapi. Katanya, selama ini sumbangsih pajak Sky Parking di kisaran Rp 90-100 juta.

"Saya enggak komentar soal itu. Tanya mereka saja. Di angka Rp90 sampai Rp100 (jutaan) sekarang ini. Gak ada pengawasan mereka self assesment, jadi kalau ada selisih yang kurang ya kami tagih kalau ada temuan," jelas dia.

Informasi dihimpun, Sky Parking dalam menyetor pajaknya menjadi PAD ke Pemerintah Kota Binjai tidak menyertakan karcis sebagai bukti ribuan kendaraan yang keluar dan masuk di BSM. Atas hal ini diduga ada selisih tak sesuai laporan hasil pendapatan atau pengemplangan pajak.

Menanggapi soal ini, Affan tak menampik selama menahun bahwa karcis yang dikembalikan kepada operator portal Sky Parking tidak dilampirkan sebagai bukti saat menyetor pajak. Pasca ditangani Kejari baru diterapkan penyertaan atau pengumpulan kertas karcis sebagai bukti.

"Sekarang sudah dikumpulkan. Sebelumnya memang tidak, karena itukan banyak. Mengeceknya saja susah kita. Lebih bagus masuk ke pembukuan. Tapi saya enggak punya ahli. Ini self assesment, tidak pada posisi menghitung. Baca Undang-Undang 28 Tahun 2009, susah kita diskusi kalau enggak tahu Undang-Undanf 28," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejari Binjai menggandeng tim khusus Forensik IT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dari Jakarta. Tujuannya untuk menyadur data digital Sky Parking yang ada di dalam komputerisasi Sky Parking berupa soft data.

"Tim Forensik IT BPKP mereka itu akan mengkloning data digital. Jadi bukan kayak penggeledahan biasa. Hasil kloning akan dibaw‎a ke Jakarta," katanya.

"Kita enggak ambil fisik, tapi ambil datanya. Penyidikan seperti ini mungkin baru pertama kali dipakai di Sumut oleh instansi penegakan hukum, menerapkan pola ini," tambah dia.

Penyelidikan perkara yang saat ini sudah berstatus penyidikan itu bermula dari adanya pengaduan masyarakat pada April 2019 lalu. Penyidik juga sudah menggeledah Kantor Sky Parking BSM dan Kantor BPKAD Binjai.

Diketahui, penyidik Pidsus Kejari Binjai mengendus adanya dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan Sky Parking di Binjai Supermall. Informasi dihimpun, tiga pajak yang tengah dilidik penyidik yakni, pajak parkir, pajak reklame dan pajak restoran.

Pajak reklame 25 persen masuk ke kas Pemerintah Kota Binjai menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dari nilai kontrak. Sedangkan pajak parkir 30 persen harus disetor ke kas negara dari omzet yang diperoleh BSM. Terakhir pajak restoran yang dikenakan kepada konsumen sebesar 10 persen.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved