INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers

Indria Samego, mantan asisten wakil presiden bidang politik dan keamanan mengatakan, BJ Habibie orang yang mau mendengar dan mengakui kesalahannya.

INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers
kontan.co.id
INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers . Presiden Soeharto mengundurkan diri dan BJ Habibie menjadi Presiden Ke-3 RI, 21 Mei 1998 

Ketika Soeharto menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998 atas tekanan gerakan protes mahasiswa, yang dikenal dengan sebutan reformasi, Habibie kemudian disumpah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dalam masa jabatannya, protes reformasi masih berlanjut, dengan tuntutan tak menerima Habibie sebagai presiden karena masih dianggap sebagai bagian dari rezim Soeharto.

Beberapa orang meninggal dunia dalam protes yang terjadi di tahun 1999 ini.

Presiden RI ketiga
Masa jabatan Habibie sebagai presiden Republik Indonesia adalah yang tersingkat, dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Namun selama itu, banyak hal yang dilakukan oleh Habibie.

Hal paling kontroversial tentu saja ketika ia mengumumkan akan memberi kesempatan Timor Timur untuk melakukan referendum, untuk memilih apakah akan terus bergabung dengan Indonesia dengan otonomi yang diperluas atau memilih untuk merdeka.

Pengumuman ini membuat kaget para petinggi militer (ABRI ketika itu), yang menurut sejumlah laporan tidak dikonsultasikan.

Pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum diselenggarakan di Timor Timur.

Hasil referendum ini diumumkan oleh Sekjen PBB Kofi Anan pada tanggal 4 September, dengan hasil 78,5% memilih untuk merdeka.

Akhirnya Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaan pada 20 Mei 2002, sesudah sebelumnya dikelola oleh United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dan menjadi anggota PBB yang ke-191 pada 27 September di tahun yang sama.

Kebijakan ini mendapat kritik, termasuk menjadi salah satu alasan terkuat penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Habibie di hadapan Sidang Istimewa MPR, dan membuat Habibie tidak mencalonkan diri lagi menjadi presiden.

Demokratisasi
Di luar soal Timor Timur, pemerintahan Habibie dianggap berhasil melembagakan demokrasi di Indonesia, terutama pada masa transisi dari pemerintahan Soeharto yang tertutup dan tidak demokratis.

Di tahun 1999, pemerintahan Habibie berhasil menelurkan undang-undang pemilu dan kelembagaan negara yang mengantar pada pemilihan umum yang demokratis untuk pertamakalinya di Indonesia sejak 1955 yang diikuti oleh 48 partai politik.

Beberapa undang-undang penting juga dilahirkan pada masa Habibie seperti Undang-undang Pokok Pers yang membuat media di Indonesia menjadi salah satu yang paling bebas di Asia.

Indria Samego, anggota dewan pakar The Habibie Center, mantan asisten wakil presiden bidang politik dan keamanan mengatakan, Habibie termasuk tipe orang yang mau mendengar dan mengakui kesalahan.

"Jarang sekali pemimpin di Indonesia itu mau mendengar yang dipimpin. Pak Habibie lain, dia besar di Jerman dengan budaya politik yang egaliter jadi dia terbuka untuk dikritik. Dan dia tidak marah," kata Indria kepada wartawan BBC News Indonesia, Pijar Anugerah.

"Dengan gestur politik yang demikian, dia sebetulnya layak meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Tetapi, sayang sekali, mungkin dia pemimpin yang benar tapi di waktu yang salah," katanya.

Pemerintahan Habibie juga menelurkan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU Perlindungan Konsumen.

Pada masanya, Habibie juga melaksanakan perbaikan ekonomi yang membuat rupiah sempat mencapai nilai tukar kurang dari Rp10.000 per dolar Amerika, yang belum pernah bisa dicapai oleh presiden lain sesudahnya.

Korupsi Soeharto
Habibie mengizinkan Jaksa Agung ketika itu Andi Muhammad Ghalib untuk melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto.

Dalam penegakan hukum, Habibie mengizinkan Jaksa Agung ketika itu Andi Muhammad Ghalib untuk melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto.

Menurut adik kandung Soeharto, Probosoetedjo, langkah ini membuat Soeharto tidak mau berbicara lagi dengan Habibie, yang pernah dianggap Soeharto sebagai murid kesayangannya.

Sesudah jabatannya sebagai presiden berakhir, Habibie kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman.

Ia sempat menjabat posisi penasehat presiden pada masa jabatan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan mendirikan lembaga nirlaba Habibie Center yang melakukan berbagai kajian terkait demokratisasi dan modernisasi di Indonesia.

Kisah hidup Habibie pernah difilmkan, yang diadaptasi dari buku, berjudul Habibie & Ainun (2012) yang disutradarai oleh Faozan Rizal, penata kamera dan sutradara film eksperimental beristrikan perempuan warga negara Jerman.

Prekuel film itu juga dibuat dengan judul Rudi Habibie (2016) yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo.

Guru Intelektual 

Lantas siapa mentor politik BJ Habibie yang akhirnya sukses meletakkan dasar demokrasi Indonesia meski dalam hanya 15 bulan menjabat Presiden ?

BJ Habibie mengungkapkan sosok guru intelektualnya saat tokoh besar Jerman Helmut Schmidt meninggal dunia 10 November 2015.

BJ Habibie hadir pada upacara penghormatan terakhir Helmut Schmidt di Hamburg

BJ Habibie dalam ucapan belasungkawanya yang dikutip media-media di Jerman mengatakan, tanpa persahabatannya dengan tokoh besar sosial demokrat Jerman itu, mungkin tidak ada demokrasi model barat di Indonesia, sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar dunia.

BJ Habibie memang dekat dengan para pemimpin Jerman, Helmut Schmidt dan penggantinya Helmut Kohl.

BJ Habibie, yang punya latar belakang pendidikan dan karir di Jerman, untuk memasang beberapa fundamen penting demokrasi, terutama UU Kebebasan Pers dan UU Pemilu yang baru saat menjabat Presiden Ketiga Indonesia.

Maka Indonesia pun bisa melangsungkan pemilihan umum demokratis untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun pada 1999, diikuti oleh 49 partai politik, termasuk PRD, yang sebelumnya dikejar-kejar dan para aktivisnya dipenjarakan karena berhaluan kiri.

Tokoh besar sosial demokrat Jerman Helmut Schmidt
Tokoh besar sosial demokrat Jerman Helmut Schmidt (alliance/dpa/C. Charisius)

BJ Habibie mengatakan, Helmut Schmidt adalah negarawan besar yang sering menasihatinya dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

''Helmut Schmidt bapak intelektual saya. Darinya saya belajar, bagaimana menyelesaikan masalah politik dan pada saat yang sama tetap realistis. Setiap saat saya bisa menelpon dia," kata Habibie kepada media Jerman, usai menghadiri upacara penghormatan mantan pemimpin Jerman itu di Hamburg, November 2015.

"Proses demokratisasi di Indonesia adalah juga berkat Helmut Schmidt," tuturnya.

"Sejarah Indonesia mungkin berjalan lain, tanpa (nasihat-nasihat) dia, yang menanamkan nilai-nilai politik dan demokrasi padaku. Saya bukan ilmuwan politik. Dari dia saya belajar tentang budaya politik di Jerman."

"Dia bertanya pada saya, apakah saya percaya Tuhan. Dan dia paham dan menerimanya, sekalipun dia sendiri bukan orang yang relijius", kata BJ Habibie tentang Helmut Schmidt.

BJ Habibie sempat bercerita tentang impian besar dia dengan "guru intelektual"nya Helmut Schmidt.

"Kami ingin membangun jembatan antara Eropa dan Asia Tenggara. Itulah impian kami, dan kami bekerja untuk itu."

#INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers

Artikel ini dikompilasi dari BBC News Indonesia berjudul: Bacharuddin Jusuf Habibie, mantan presiden yang melembagakan demokrasi di Indonesia, wafat pada usia 83 tahun, dari dw indonesia berjudul: Bacharuddin "Rudy" Jusuf Habibie: "Helmut Schmidt Guru Intelektual Saya"

Editor: Tariden Turnip
Sumber: bbc
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved