Tim Kementerian Cek Stunting di Langkat, Camat Curhat soal Minim Anggaran

Langkah ini lanjutan kunjungnya dengan turun langsung ke Desa Kebun Kelapa dan Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang

Tim Kementerian Cek Stunting di Langkat, Camat Curhat soal Minim Anggaran
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Tim Monev On Site Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian RI melakukan evaluasi pencegahan stunting di Langkat, Kamis (12/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Tim Monev On Site Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian RI, lakukan evaluasi atas pencegahan stunting di Kabupaten Langkat.

Langkah ini lanjutan kunjungnya dengan turun langsung ke Desa Kebun Kelapa dan Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang, Kamis (12/9/2019).

Dalam melakukan tinjauan lapangan tersebut, Tim Monev On Site dipimpin oleh Azat Sudrajat dari Dirjen Anggaran Kemenkeu RI bersama rombongan lainnya, Adil dari Kemenkes RI, Kristin dari Kemendikbud RI dan Jumhadi dari Kementerian Desa RI didampingi oleh Kepala Bappeda Sujarno berserta sejumlah SKPD terkait lainnya.

Azat menjelaskan, kunjungan lapangan ini, bermaksud untuk mendengarkan langsung keluhan dan kendala dari tim terpadu penanganan stunting dan masyarakat Langkat, dalam upaya pencegahan stunting di masing-masing Desa. Hasilnya nanti akan dibawa ke Jakarta sebagai laporan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti, sebagai upaya penanganannya.

"Hal ini dilakukan agar upaya pencegahan stunting dapat terus berjalan dengan baik, tanpa menemukan kendala yang berarti. Dengan begitu, semoga anak-anak Indonesia, khususnya Langkat benar-benar terbebas dari stunting, sehingga dapat tumbuh kembang dengan sempurna, sebagai persiapan, menjadi generasi emas bangsa," kata Azat.

Diketahui, Tim Monev On Site melakukan dialog interaktif dengan Camat, para Kades, tim PKK Desa, Posyandu dan PAUD selaku bagian dari tim terpadu, serta perusahaan yang telah memberikan CSR nya, PT Buana dan kepada para ibu hamil.

Camat Secanggang, Sofiyan Tarigan, menyampaikan, yang menjadi kendala tim terpadu adalah fasilitas operasional anggaran untuk melaksanakan program pencegahan stunting. Pihaknya berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat menambahkan anggaran tersebut.

"Selama ini tim terpadu sudah sangat baik menjalankan program, sehingga angka stunting dapat menurun drastis. Jika anggarannya ditambahkan lagi, pasti tim terpadu akan semakin maksimal menjalankan tugasnya," ujarnya.

Sementara, Kepala Bappeda H. Sujarno, menjelaskan, perlunya anggaran dalam pencegahan stunting. Karenanya, Bappeda telah menyusun SK Tim Rencana Aksi Daerah Intervensi Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan lintas sector terkait.

Sujarno bilang, akan melibat seluruh intasi terkait (peranan multi sector), mulai dari Dinas PPKB dan PPA membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu di 10 desa lokus stunting, dengan pelatihan kader dan menyediakan Alat Permainan Edukstif / BKB Kit, lalu membentuk Kampung KB di 10 desa lokus stanting.

"Direncanakan di masing-masing desa dilakukan pencanangan, dengan mengadakan pelatihan ekonomi bagi kepala rumah tangga perempuan yang pesertanya dari desa kebun kelapa dan secanggang,” paparnya.

Terpisah, Kadis Kominfo H Syahmadi mengatakan, upaya penanggulangan stunting sebelumnya sudah dilakukan intervensinya melalui remaja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan baduta serta melibatkan pimpinan daerah dan lintas sektor.

"Intervensi dalam penanganan stunting ada dua yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dari lintas sektor kesehatan," pungkasnya.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved