Keuangan Pemko Tidak Mampu, Anggaran Pilkada Siantar Tahun 2020 Dikurangi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan anggaran dalam Pilkada 2020.

Pelaksanatugas Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Muhammad Syafii mengatakan anggaran Bawaslu mengalami penurunan. Katanya, penurunan ini karena ada permintaan dari pemerintah kota.

Awalnya, kata Syafii, Bawaslu menawarkan Rp 13,7 miliar. Namun, karena Pemko Siantar mengaku tidak mampu, Bawaslu menurunkan anggaran menjadi Rp 10,6 miliar.

"Pengajuan kita awal 13,7 miliar. Kemudian pembahasan ke dua Sekda menawarkan Rp 4 miliar. Gak mungkin kan, Itu hanya honor staf saja bisa,"katanya seraya menngatakan TPS telah menajdi 535 saat ditemui di Kantor Bawaslu, Senin (16/9/2019).

Syafii mengatakan penetapan anggaran terakhir pada 1 Oktober 2019. Ia berharap Pemko dapat menyanggupi penawaran Bawaslu. Ia menjalaskan pencairan anggaran dapat dilakukan secara tiga kali tahap.

"Kami tanya kemarin katanya (Pemko Siantar) masih melihat kemampuan keuangan,"katanya.

Syafii menjelaskan kegiatan Bawaslu yang paling dekat yakni tahapan sosialisasi dan merekrut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

"2019 kita tahapan sosialisasi dan merekrut panwascam dan pelantikan panwascam,"katanya.

Selain itu, Syafii mengungkapkan tengah menentukan ketua dan pejabat komisioner yang mengisi bidang di Bawaslu. Pergantian Ketua Bawaslu ini karena penghentian Sepriandison Saragih yang ditetapkan bersalah dalam sidang DKPP waktu lalu. Ada tiga divisi yang akan diisi pejabat yakni bidang Penindakan Pelangaran dan Sengket, Humas, dan Organisasi SDM dan Data Informasi.

"Rencananya sore ini pleno ketua dan penentuan divisi. Ketua dipilh kembali,"ujarnya.

Jelang pemilihan Walikota 2020, Syafii mengaku dinamika politik di Siantar cukup tinggi. Apalagi, mengingat Pilkada waktu lalu terjadi sengketa hingga tertunda satu tahun.

"Siantar ini dinamika politik cukup tinggi. Bawaslu bagaimana menyikapi masa yang lalu. Kemudian, tetap mengawasi bagaimana peserta pilkada dan KPU mengawal Pilkada. Bawaslu tetap berharap saling menjaga keharmonisan dan Pilkada berjalan aman, tertib, dan damai,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com).