Raja Na Opat Sigapiton Tolak Tegas Bubuhkan Tanda Tangan Pembukaan Jalan

Beberapa poin yang disampaikan Antony terkait kedatangannya terlebih benturan BPODT dengan warga Sigapiton.

Raja Na Opat Sigapiton Tolak Tegas Bubuhkan Tanda Tangan Pembukaan Jalan
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Tim Terpadu peyelesaian konflik antara BPODT dengan warga bentukan Pemkab Tobasa, Antony Sianipar menuruni Lembah Sigapiton menemui Masyarakat Adat Bius Raja Na Opat Sigapiton di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Senin (16/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIGAPITON -Mengendarai satu unit mobil toyota rush warna hitam berplat merah, Tim Terpadu peyelesaian konflik antara BPODT dengan warga bentukan Pemkab Tobasa, Antony Sianipar menuruni Lembah Sigapiton menemui Masyarakat Adat Bius Raja Na Opat Sigapiton di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Senin (16/9/2019).

Kedatangan Antony bersama seorang rekannya bermaksud meminta pembubuhan tanda tangan persetujuan pembukaan jalan dan lainnya kepada tokoh Masyarakat Adat Bius Raja Na Opat Sigapiton.

Warga Masyarakat Adat Bius Raja Na Opat Sigapiton menjamu Tim terpadu untuk berunding.

"Kami mendatangi Warga Sigapiton bermaksud meminta penandatanganan persetujan warga atas rapat semalam bersama Bupati Tobasa Darwin Siagian dan Ari Prasetio Direktur Utama Badan Pariwisata Otorita Danau Toba (BPODT),"ujar Anthony.

Beberapa poin yang disampaikan Antony terkait kedatangannya terlebih benturan BPODT dengan warga Sigapiton. Tentu, hal itu juga tak terlepas dari buntut panjang persoalan antara Bius Raja Na Opat Sigapiton, BPODT, dan Pemkab Tobasa selama ini.

Hingga akhirnya, konflik itu semakin memanas dan 'meledak' pada Kamis 12 September 2019 lalu. Peristiwa itu ditandai dengan aksi warga menghadang alat berat beko yang nyaris meratakan kuburan leluhur marga Butarbutar, konon salah satu marga yang terdapat pada Bius Raja Na Opat.

Seiring situasi tersebut, niat tim terpadu yang diutus Pemkab Tobasa ke Sigapiton alhasil gagal. Tokoh-tokoh adat Bius Raja Na Opat menolak dengan tegas membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang disodorkan Antony.

Menurut tokoh-tokoh Bius Raja Na Opat di sana mereka memiliki alasan yang jelas menolak surat yang mereka nilai berupa jebakan. Penolakan keras itu, karena pada surat tersebut dinyatakan lahan yang dipersoalkan itu seolah-olah lahan milik BPODT.

"Dari mana kalian tau lahan ini daerah Otorita Danau Toba ?, kenapa ini sembarangan menyebut Zona Daerah Otorita,"tegas Oppu Casandra Sinaga (70).

Menjawab hal itu Antony sempat mengatakan, penentuan zonasi itu dilakukan dari Jakarta Pusat." Kalau soal penentuan ini kan dari pusat",kata Antony.

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved