Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Tapian Siri-Siri Madina Disidangkan, Didakwa Korupsi Mencapai Rp 1,6 M

Edy yang duduk di tengah mengenakan kemeja biru berkepala plontos ini tampak tenang mengikuti sidang perdana tersebut.

Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Tapian Siri-Siri Madina Disidangkan, Didakwa Korupsi Mencapai Rp 1,6 M
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS) akhrinya didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS) akhrinya didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/9/2019).

Ketiga terdakwa tersebut adalah bekas Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madina, Rahmadsyah Lubis (49) serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Edy Djunaedi (42) dan Khairul Akhyar Rangkuti (39).

Mereka didakwa atas kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.635.847.400 dalam proyek pembangunan kedua obyek wisata yang bersumber dari APBD Madina Tahun Anggaran 2017.

Rahmadsyah yang duduk paling kiri dari ketiganya sempat telat dipanggil mengikuti sidang karena tampak merokok di ruangan merokok PN Medan hingga akhirnya dipanggil oleh pengacaranya sendiri.

Sementara, Edy yang duduk di tengah mengenakan kemeja biru berkepala plontos ini tampak tenang mengikuti sidang perdana tersebut. Hal tersebut juga terlihat di wajah Khairul.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa dari Kejari Madina Nurul Nasution dan Agustini, dijelaskan pada akhir tahun 2016, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution menggagas untuk membangun kawasan wisata di kawasan perkantoran Pemkab Madina yang berada di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan.

"Menindaklanjuti gagasan tersebut, kemudian Bupati memerintahkan kepada tiga Kadis yakni, Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Perkim dan Dispora Madina untuk mewujudkan gagasan bupati," kata Jaksa Nurul di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Irwan Effendi.

Bupati kemudian, bersama terdakwa Kadis Perkim dan kadis lainnya di Pemkab Madina meninjau lokasi yang akan dikerjakan. Tepatnya di kasawan Sempadan Sungai Batang Gadis dan Sempadan Aek Singolot.

"Ketiga dinas terkait, atas perintah Bupati memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2016 dan Tahun 2017," terang jaksa.

Namun dalam pelaksanannya, ternyata, mekanisme penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan Bupati dilaksanakan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan undang-undang karena pelaksanaan pekerjaan yang lebih dahulu dikerjakan telah mendahului kontrak.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved