Jelang Penandatanganan NPHD KPU Medan Finalisasi Anggaran Pemilu

Secara total sudah selesai mengenai anggaran ini, namun ada beberapa item yang harus kami lakukan penyesuaian seperti masa kerja panitia adhoc.

Jelang Penandatanganan NPHD KPU Medan Finalisasi Anggaran Pemilu
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Komisioner KPU Kota Medan Nana Miranti. (TRIBUN-MEDAN/ FATAH BAGINDA GORBY) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Nana Miranti mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi Rancangan Anggaran dan Biaya pemilihn Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Nana menuturkan jelang penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober mendatang, pihaknya melakukan beberapa penyesuaian pada besaran anggaran dengan PKPU no.15 tahun 2019.

"Secara total sudah selesai mengenai anggaran ini, namun ada beberapa item yang harus kami lakukan penyesuaian seperti masa kerja panitia adhoc," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Dikatakan Nana, seperti masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelumnya 9 bulan berubah menjadi 10 bulan.

"Begitu juga dengan Panitia Pemungutan Suara dari 9 bulan menjadi 8 bulan, penyesuaiannya dari situ. Kalau jumlah sudah fix," jelasnya.

Nana menjelaskan, pada 21-24 September mendatang akan dilakukan rapat koordinasi nasional di Jakarta guna membahas evaluasi pemilu 2019 dan pilkada 2020.

Rapt tersebut, kata Nan terkait evaluasi pemilu 2019 ada serta masing_masing divisi akan menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sesuai tupoksinya. Sedangkan untuk persiapan pilkada serentak akan dibahas mengenai persoalan anggaran dan kepastian NPHD.

"Kalau saya karena di divisi data maka akan menyampaikan terkait data pemilih," pungkasnya.

(gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved