Kadis Tarukim Buang Badan Disoal Proyek Drainase dan Beton Kotaku Berpagu Rp 1,6 Miliar

Proyek yang berlangsung di Kelurahan Binjai, Binjai Kota ini diketahui berpagu 1,6 Miliar.

Kadis Tarukim Buang Badan Disoal Proyek Drainase dan Beton Kotaku Berpagu Rp 1,6 Miliar
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Proyek drainase dan beton program Kotaku ditolak warga Kelurahan Binjai, Binjai Kota. Proyek ini pagu anggarannya Rp 1,6 Miliar. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Binjai terkesan membuang tanggungjawab ketika disoal proyek drainase dan beton program Kotaku.

Proyek yang berlangsung di Kelurahan Binjai, Binjai Kota ini diketahui berpagu 1,6 Miliar.

Kepala Dinas Perkim Kota Binjai, Irwansyah Nasution terkesan acuh ketika dikonfirmasi bahwa terjadi penolakan warga setempat atas berlangsungnya proyek ini. Pasalnya, warga merasa pembangunannya tak sesuai dengan kebutuhan, perencanaan dan tidak adanya sosialisasi secara persuasif.

"Tanya saja sama Kelompok Swadaya Masyarakat disitu. Itu kan Program Kotaku," tukasnya di Gedung Dewan Sementara, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Selasa (17/9/2019).

Irwansyah Nasution dicecar soal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengerjaan drainase itu tak bisa menampik, bahwa PPK dari unsur pejabat di Disnas Perkim Binjai. Katanya, Kabid Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai, Amrul Lubis sebagai PPK proyek terkait.

Ditanyai lebih rinci, Irwansyah enggan dan terkesan menutup-nutupi menjelaskan sosok Ketua KSM proyek Kotaku ini. Ia hanya mengatakan bahwa KSM dibentuk oleh masyarakat yang ketuanya juga dari elemen masyarakat, dan bukan lurah setempat.

"Ada masyarakat juga (Program) Kotaku itu dibentuk. Masyarakat yang kerja. Usulan dari masyarakat, kerja juga masyarakat. Tanya saja KSMnya. Kalau yang nolak ada, tapi yang suka 20 orang, kadang-kadang pening gitu. Itu dari warga untuk warga. Warga yang mengusulkan, warga yang kerja," cetusnya.

Diketahui proyek berpagu 1,6 Miliar ini mendapat sorotan dan kritik dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra mengaku telah mendengar aspirasi warga yang menolak karena pembangunannya tidak sesuai perencanaan dan kebutuhan

Noor Sri Alam Syah bilang, ada protes dan penolakan dari warga, pembangunan proyek kepadanya. Karenanya, Dinas Perkim Kota Binjai yang mengurusi hal itu diminta bermusyawarah lebih dahulu dengan warga untuk mengerjakan proyek.

"Saya sudah mendengar kabar itu dari warga. Dan sudah ke Dinas Perkim untuk meminta agar menyahuti aspirasi warga," katanya

Noor Sri Alam Syah atau karib disapa membeberkan, penolakan warga bukan saja lantaran kurang matangnya perencanaan dan melakukan pengerjaan proyek tanpa sosialisasi terlebih dahulu, tapi juga karena pengerjaan proyek itu dilakukan oleh pihak ketiga.

"Itu dikerjai pihak ketiga dan jelas menyalahi juknis. Harusnya pengerjaan itu melibatkan masyarakat setempat. Ini tidak. Yang kerja dari luar, bukan masyarakat situ," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah warga di Kelurahan Binjai, Binjai Kota atau daerah yang akrab menolak adanya pembangunan sistem drainase dan jalan beton yang merupakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Warga memasang spanduk penolakan di depan rumahnya.

Amatan tribun-medan.com di lapangan, pengerjaan proyek ini ada di tiga titik, dengan masing-masing plank proyek, anggaran tersebut yakni, Rp 605.384.000, Rp 650.384.000 dan Rp 451.852.000.

Drainase dan betonisasi dikerjakan gang-gang sempit, dengan anggaran mencapai Rp1,6 miliar sesuai plang proyek dikerjakan sejak 15 Agustus 2019 dan ditarget rampung pada 30 September 2019.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved