Kejari Samosir Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Septic Tank ke Tingkat Penyidikan

Aben Situmorang menyampaikan, dalam hal ini Kejari Samosir meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kejari Samosir Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Septic Tank ke Tingkat Penyidikan
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situmorang dan Kasi Pidsus Kejari Samosir Antonius Ginting ketika ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Samosir di Pangururan, Selasa (17/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, PANGURURAN –Pembangunan sarana sanitasi Septik Tank pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Samosir sarat dugaan korupsi.

Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situmorang menyampaikan, dalam hal ini Kejari Samosir meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Septic Tank Komunal PRKPP Kabupaten Samosir yang telah kami lakukan sejak bulan Mei tahun 2019 lalu, telah kami tingkatkan ke tahap Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 29 Agustus 2019,”kata Aben ketika ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Samosir di Pangururan, Selasa (17/9/2019).

Ditambahkan Aben, Kejari Samosir tengah menjalankan proses penyidikan sekaligus juga mengumpulkan alat bukti. Tak luput keterangan ahli dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara untuk membuat terang dugaan tindak pidana tersebut serta mencari siapa tersangkanya.

Serupa dengan Aben, Kasi Pidsus Kejari Samosir Antonius Ginting menyebut sebelumnya mendapat informasi tersebut beredar luas di tengah masyarakat.

Kata Ginting, selama proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Samosir telah menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan septic tank pabrikan yang bertentangan dengan juknis Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi.

Menurutnya, kegiatan itu seharusnya dikelola oleh masyarakat desa, namum pada praktiknya Dinas PRKPP justru menunjuk seseorang menyediakan septic tank.

“Harusnya kan desa yang mencari sendiri, belanja sendiri dan bayar sendiri. Tapi didrop barangnya oleh dinas lalu diminta desa yang bayar”

Ginting mengatakan, dalam juknisnya praktik itu telah melanggar, karena aturan dari kementrian terkait semestinya desalah yang mengelola secara swasembada.

Pembangunan sarana septic tank komunal ini kata Antonius bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan total nilai kegiatan 4, 6 Milliar dan dibangun. Dana tersebut dipakai untuk membangun septic tank  di 13 Kelurahan/Desa di wilayah  Kabupaten Samosir.

Menurut juknisnya, kegiatan ini harusnya dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari masyarakat setempat dengan anggaran di 12 desa masing-masing berjumlah Rp 350 juta dan per desa berjumlah Rp 400 juta.

(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved