Forest Time 2019, Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat jadi Ajang Diskusi Mahasiswa

Salah satu program Nawa Cita yang didengungkan presiden yaitu mengizinkan pengelolaan hutan kepada kelompok masyarakat.

Forest Time 2019, Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat jadi Ajang Diskusi Mahasiswa
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Seminar Forest Time 2019 yang berlangsung di Aula Fakultas Kehutanan USU, Sabtu (14/9/2019). Dalam acara kali ini, Himpunan Mahasiswa Sylfa ingin mengetahui perjalanan Perhutanan Sosial, salah satu nawacita Presiden Jokowi dan melihat kesempatan mereka di masa mendatang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan, termasuk muda-mudi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sylfa (HIMAS) Fakultas Kehutanan USU.

Bukan tanpa alasan, salah satu program Nawa Cita yang didengungkan presiden yaitu mengizinkan pengelolaan hutan kepada kelompok masyarakat tentu menggugah pikiran mereka.

Lewat diskusi bertajuk Festival Forest Time 2019, HIMAS mendukung niat baik Presiden yang ingin mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Namun bagi mereka, melegalkan pengelolaan hutan ke tangan rakyat, tak begitu saja terjadi. Perlu adanya pendampingan dan pengawasan terkait hal tersebut.

Berbagai hal terkait Perhutanan Sosial ini diangkat dalam Forest Time 2019, dengan mengusung tema 'Peran Para Pihak Dalam Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat' yang berlangsung selama dua hari, 14-15 September 2019, di Kawasan Aula Fakultas Kehutanan USU.

"Kita mengangkat tema ini karena isu perhutanan sosial begitu seksi, sebagai salahsatu program Nawa Cita Jokowi. Diskusi ini digelar dengan mengundang berbagai pihak, untuk melihat bagaiamana perjalanan Perhutanan sampai saat ini. Kemudian apakah kami sebagai mahasiswa bisa dilibatkan dalam program ini," ujar Tubagus Mardong, Ketua HIMAS Fakultas Kehutanan USU.

Mardong menjelaskan sejauh ini, banyak keterbatasan mahasiswa untuk bisa terlibat dalam Program Perhutanan Sosial yang digagas presiden. Selain belum mendapat izin dari beberapa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian LHK, mereka juga dibatasi dengan waktu pendidikan, yang juga wajib ditunaikan.

Di Sumut sendiri, adik adik mahasiswa kehutanan sempat melaksanakan PKL di kawasan Perhutanan Sosial yang berada di Kab. Mandailing Natal. Sebagian lainnya juga pernah ikut bergabung dengan Yayasan PETAI, salah satu komunitas non pemerintah yang concern dengan kehutanan di Sumatera Utara.

"Ada beberapa yang bisa kita (mahasiswa) bisa ikut terlibat bagaimana mengelola hutan ini. Ada dua tempat, yaitu di UPT Kelompok Pengelola Hutan IX Panyabungan dan bergabung dengan NGO Petai di Pakpak Bharat. Untuk beberapa kawasan pengelolaan hutan yang lain, kita harapkan mahasiswa bisa ikut dilibatkan," tuturnya.

TB Mardong mengatakan sangat besar harapan mereka ikut dilibatkan sebagai generasi yang mewarisi hutan Indonesia. Sebab, Hutan Indonesia memiliki kekayaan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Namun di sisi lain, mengelola hutan tak boleh sebagai upaya mencari keuntungan. TB Mardong menyampaikan mahasiswa bisa mengelola hutan dan menyeimbangkannya untuk pelestarian maupun kesejahteraan rakyat.

Sahala Simanjuntak, Kepala Balai Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara menyampaikan pemanfaatan hutan sudah dilaksanakan di Indonesia sejak dua tahun terakhir. 2,5 Hektar Hutan di Indonesia sudah diizinkan pengelolaannya kepada kelompok masyarakat.

Pihaknya sudah membentuk pendampingan pada kelompok masyarakat yang mengelola hutan.

"Untuk di Sumatera Utara kita ada 46 pendamping terlatih bagi Masyarakat Kelompok Pengelola Hutan. Mereka merupakan masyarakat sekitar yang Day to Day di lokasi untuk mengawasi Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat, selain melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, tentunya," ujarnya.

Khusus di Sumut, Perhutanan Sosial diizinkan pengelolaannya kepada kelompok masyarakat untuk dikelola ke berbagai sektor. Sahala mengklaim mayoritas kelompok masyarakat memanfaatkan hutan untuk Hasil Hutan Bukan Kayu. Mayoritas Hutan yang dikelola sebagai lokasi wisata.

Disinggung apakah proses Perhutanan Sosial sudah dilaksanakan efektif oleh Kementerian LHK Sumut di beberapa hutan, Sahala mengaku masih banyak yang perlu disempurnakan.

"Kita perlu melakukan beberapa percobaan lagi seperti melihat peningkatan ekonomi di kawasan hutan. Apakah air di kawasan hutan tetap terjaga dan melihat sumbangsihnya kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentunya," pungkas Sahala.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved