News Video

Ribuan Nelayan Naik Truk Geruduk Kantor Wali Kota Tanjung Balai

Ribuan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendatangi Kantor Wali Kota Tanjungbalai

Ribuan Nelayan Naik Truk Geruduk Kantor Wali Kota Tanjung Balai
Tribun Medan
Nelayan dalam perjalan ke Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (18/9/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - Ribuan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendatangi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jalan Sudirman, Rabu (18/9/2019).

Aksi unjuk rasa itu dilakukan sebagai wujud keresahan atas kembali beroperasinya kapal penangkap ikan yang menggunakan pukat trawl di perairan Selat Malaka, wilayah tangkapan para nelayan, dalam dua bulan terkahir.

Koordinator Aksi Imam Azhari Almustaqim menyebutkan kehadiran mereka untuk meminta kepada Wali Kota Tanjungbalai menegakkkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Perairan Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

"Kami minta pemerintah segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melarang penggunaan pukat trawl," kata Mustaqim.

Tonton videonya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Ribuan Buruh Geruduk Kantor Edy Rahmayadi terkait Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

MEDAN MENCEKAM, Geng Motor Konvoi di Inti Kota, Warga Takut Melintasi Jalan Gatot Subroto Medan

Selain itu, massa meminta kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas para pengusaha kapal yang menangkap ikan dengan pukat trawl.

"Harapan kami, kehadiran ribuan nelayan ini, tidak ada lagi intimidasi. Kembalinya penggunaan pukat trawl, bukti lemahnya pengawasan aparat. Kami minta pukat trawl dibumihanguskan," tegasnya.

Wali Kota Tanjungbalai Syahrial mendukung penuh aksi para nelayan yang menolak keberadaan pukat trawl.

Ia akan mengundang para stakeholder untuk membahas mengenai permasalahan ini.

"Kami sepakat penggunaan pukat trawl di perairan Selat Malaka harus dilarang. Kami akan gelar rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum membahas penyelesaian masalah ini, Hasil rekomendasi rapat itu, nanti akan diserahkan ke Gubernur Sumut dan Kementerian Kelautan," pungkas Syahrial.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Hendrik Naipospos
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved