Rapidin Simbolon Janji Kembalikan Perkampungan yang Diklaim Sebagai Hutan Negara

Bupati Samosir Rapidin Simbolon menegaskan ke depan akan berupaya mengembalikan lahan kepada Warga Samosir yang selama ini diklaim negara.

Rapidin Simbolon Janji Kembalikan Perkampungan yang Diklaim Sebagai Hutan Negara
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyalami sambil menyuapkan kue Ulang Tahun ke warganya dalam rangka Hari Jadi ke-XV Samosir di Lapangan Limbong, Kecamatan Sianjur Mula-mula Samosir, Sabtu (16/2/2019) lalu. 

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Sejumlah petani di Kabupaten Samosir masih mengeluh lahan mereka diklaim sebagai kawasan hutan hegara sejak lama dengan SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Menyikapi hal itu, Bupati Samosir Rapidin Simbolon menegaskan ke depan akan berupaya mengembalikan lahan kepada Warga Samosir yang selama ini diklaim negara.

"Kita harus objektif, banyak perkampungan dan pemukiman serta pertanian penduduk di kawasan Samosir ini yang masuk kedalam Hutan Lindung Register 579, ini tidak adil," ujar Rapidin tegas kepada Tribun di Samosir, Kamis (19/9/2019).

Menurut Rapidin mengakui, jauh sebelumnya nenek moyang para Warga Samosir sudah ada dan menjaga lahan-lahan dimaksud.

Tentu, banyaknya perkampungan dan pemukiman serta pertanian penduduk yang masuk kedalam Hutan Register 579 kata Rapidin sesuatu yang tidak adil bagi rakyat Samosir.

Rapidin berjanji, kedepannya Pemerintah Kabupaten Samosir akan sekuat tenaga mengembalikan status lahan ke posisi semula.

Pemukiman dan pertanian yang masuk diklaim negara sebagai Kawasan hutan lindung harus dikembalikan kepada warga Samosir.

"Saya akan mengusulkannya ke pemerintah pusat,"ujar Rapidin.

Sementara khusus untuk hutan perawan, Rapidin menegaskan agar tidak ada penebangan.

Dalam hal ini Pemkab Samosir akan melakukan fungsi koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat melalui KLH.

"Semua pihak harus bersama-sama menjaganya supaya jangan sampai ada penebangan di areal itu," pungkasnya.

Para petani di Samosir sangat resah dan kecewa dengan terbitnya SK 579, yang mengklaim tanah adat adalah tanah negara.

Adanya SK 579 membuat para petani merasa terancam dan tergusur dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Kami merasa terancam kalau lahan yang diwarisi nenek moyang kami diklaim sebagai kawasan hutan negara," ujar A Situmorang di salah satu wilayah perladangan di Samosir yang kawasannya diklaim sebagai hutan negara.

(Jun-tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved