Tempati Rumah Sejak 1928, Hakim Ketua Putus Onslag Dua Terdakwa tak Terbukti Bersalah

Putusan lepas (onslag van recht vervolging) mengartikan segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa

Tempati Rumah Sejak 1928, Hakim Ketua Putus Onslag Dua Terdakwa tak Terbukti Bersalah
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Majelis Hakim memberikan putusan Onslag (putusan lepas) terhadap Rudi Susanto dan Salman Alfarisi dalam perkara pemakaian tanah di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (19/9/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Majelis Hakim memberikan putusan Onslag (putusan lepas) terhadap Rudi Susanto dan Salman Alfarisi dalam perkara pemakaian tanah di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (18/9/2019)

Putusan lepas (onslag van recht vervolging) mengartikan segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan bidang hukum perdata.

Hakim Ketua Indra Gunawan menilai kedua terdakwa yang dituduh menempati tanah tanpa izin di Jalan Rahmadsyah Gang Waspada, Kelurahan Kota Matsum, Medan Area, tidaklah berdasar sehingga hakim menyatakan Onslag.

Putusan ini juga memerintahkan untuk memulihkan nama baik dari para terdakwa dan bersifat final Sehingga tuntutan penyidik dari Polrestabes Medan tidak dapat diterima majelis hakim.

Sebelumnya dalam kasus ini, kedua warga  dilaporkan oleh oleh T. Kamaruzzaman ke Polrestabes Medan pada 2018 lalu. Keduanya dilaporkan karena menempati tanah milik pelapor.

Atas putusan itu kedua terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Hamdani Harahap SH, MH,  dan Rahmad Yusup Simamora SH, MH, dari Citra Keadilan mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah memberikan putusan yang adil bagi klien mereka.

"Kita dari penasehat hukum dan kedua terdakwa berterimakasih, terutama hakim PN Medan yang memiliki rasa keadilan melihat kasus ini," kata Hamdani.

Ia mengungkapkan kliennya itu, merupakan dua dari 19 orang penyewa tanah seluas 4500m2 yang diklaim oleh pelapor T. Kamaruzzaman sejak tahun 1928.

Mereka disangkakan penyidik melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan PRP No.51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Namun, menurutnya, dalam kasus ini penyidik telah keliru dan salah menyimpulkan perbuatan terdakwa.

"Bahwa menurut pandangan kita kuasa hukumnya kalaupun ada persoalan yang didakwakan penyidik bukan merupakan tindak pidana tapi masalah keperdataan.  Dengan alasan bahwa para terdakwa sejak sebelum Indonesia merdeka secara itikad baik telah menempati tanah itu secara turun temurun," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved