Geruduk DPRD Sumut, Mahasiswa Protes Revisi UU KPK hingga Soroti Raibnya Uang Pemprov Sumut

Massa juga meminta negara untuk menarik kebijakan tentang naiknya tarif listrik. Yang mana masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan subsidi

Geruduk DPRD Sumut, Mahasiswa Protes Revisi UU KPK hingga Soroti Raibnya Uang Pemprov Sumut
TRIBUN MEDAN/M ANDIMAZ
Aliansi Pergerakan Mahasiswa se Kota Medan menggeruduk Gedung DPRD Sumut, Jumat (20/9/2019). Mereka menyoroti berbagai hal mulai dari revisi UU KPK hingga raibnya uang Pemprov Sumut. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aksi Aliansi Pergerakan Mahasiswa se Kota Medan menggeruduk Gedung DPRD Sumut, Jumat (20/9/2019).

Massa datang dengan berjalan kaki dan membawa beberapa spanduk. Di antaranya bertuliskan tolak revisi UU KPK karena dinilai akan melemahkan instansi independen anti rasuah.

Terlebih, di beberapa pasal bahkan di semua yang di revisi dari UU No 30 tahun 2002 dan mereka menolak pimpinan KPK baru, yang dinilai kontroversi dan bermasalah.

Massa meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi dan mengusut tuntas oknum yang menjadi dalang kebakaran. Karena telah merugikan masyarakat baik dari faktor ekonomi, kesehatan dan sosial.

Massa juga meminta negara untuk menarik kebijakan tentang naiknya tarif listrik. Yang mana masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan subsidi dari PLN.

Jenderal Lapangan, M Julianda Harisa juga menyebutkan mereka kecewa terhadap manajemen dari sistem yang ada pada BPJS, sehingga harus mengeluarkan kebijakan menaikkan iuran 100 persen.

"BPJS melakukan itu tanpa melihat realita yang ada dikalangan masyarakat. Karena terkesan pimpinan yang menjabat seolah menekan kaum bawah untuk menutupi defisit BPJS," kata Julianda, Jumat (20/9/2019).

Julianda menegaskan dan sangat mengecam tidak selesainya PAPBD Sumut 2019 sehingga harus diserahkan ke Mendagri. Hal ini memperlihatkan betapa bobroknya wakil rakyat yang telah dipercaya, tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Sedangkan permasalahan yang lebih besar sudah menanti.

"Menurut kami sudahlah mundur saja bila tidak mampu menjadi wakil rakyat," katanya.

Masih kata Julianda, pihaknya meminta lembaga terkait harus bisa mengusut kasus kehilangan uang di dalam kantor gubernur Sumut untuk segera diselesaikan.

"Uang itu adalah bagian dari uang kami juga. Karena itu uang negara bukan uang pribadi," tegas Julianda.

(mak/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved