Lahan Hutan di Samosir Diperjualbelikan, Kejari Usut Penguasaan Lahan Menjadi Milik Pribadi

Kejari Samosir sedang fokus menyelidiki pejabat dan mantan pejabat Pemkab Samosir atas dugaan indikasi tindakan pengalihan dari status APL ke sertifik

Lahan Hutan di Samosir Diperjualbelikan, Kejari Usut Penguasaan Lahan Menjadi Milik Pribadi
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Kondisi terkini di perbukitan Samosir, tepatnya di Hutan Tele, Rabu (24/7/2019). Banyak gelondongan kayu berserakan. Lokasi tersebut merupakan tempat Tim Gakkum KemenLHK mendapatkan temuan penebangan hutan secara massif di Desa Hariara Pittu, Kecamatan Harian, Samosir pada Jumat (10/5/2019) lalu. 

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Kawasan Hutan Tele yang berstatus APL (Area Penggunaan Lain) di Desa Hariara Pittu, Kecamatan Harian, Samosir terancam punah. Dari jumlah sekitar 4.000 hektar pepohonan yang tumbuh secara alami disana, lebih dari 50 persennya telah rata dengan tanah akibat ditebangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situmorang mengatakan, dalam persoalan ini Kejari Samosir tengah fokus menyelidiki keterlibatan mantan Kepala BPN Samosir. Mantan Kepala BPN telah menerbitkan sertifikat di atas lahan APL Tele.

"Kejari Samosir sedang fokus menyelidiki pejabat dan mantan pejabat Pemkab Samosir atas dugaan indikasi tindakan pengalihan dari status APL ke sertifikat atas nama pribadi yang diduga telah melanggar aturan hukum,"kata Aben Situmorang ditemui di Kantor Kejari Samosir, Jumat (20/9/2019).

Disebutkan Aben, dari jumlah 4.000 hektar Hutan Tele yang masuk dalam kawasan APL ini, sebagian besar sudah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi. Dari sebagian sertifikat yang terbit ada nama pejabat dan mantan pejabat Pemkab Samosir.

Aben mengatakan dirinya telah memintai keterangan belasan orang, antara lain mantan Bupati Samosir, oknum anggota DPRD Samosir, Asisten I Pemkab Samosir dan Kepala Inspektorat Samosir serta orang-orang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penyilidikan akan dilakukan sampai tuntas meski saat ini tengah hampir selesai mengumpulkan bahan dan keterngan untuk dijadikan barang bukti.

Pengungkapan kasus itu kata Aben, bermula dari penyelidikan Kejaksaan Samosir terkait izin membuka Lahan untuk pemukiman dan pertanian pada APL di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian. Namun, dalam praktiknya tidak sesuai aturan yang ditetapkan yakni untuk kepentingan pertanian dan holtikultura bagi masyarakat petani.

"Tapi ternyata pada pelaksanaannya kok diterbitkan sertifikat hak milik oleh para pejabat-pejabat ketika itu. Apakah pejabat-pejabat yang sedang menjabat ketika itu tiba-tiba menjadi petani?" ungkap Aben.

(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved