Keos Aksi Mahasiswa di DPRD Sumut, Kontras Catat Enam Poin Penting dan Buka Posko Pengaduan

Kericuhan yang terjadi merupakan bukti kegagalan aparat keamanan dalam hal melakukan pengendalian massa (Dalmas).

TRIBUN MEDAN/M FADLI TARADIFA
Koordinator Badan Pekerja Kontras Sumut, Amin Multazam (kanan) menunjukkan beberapa foto pascakericuhan aksi di DPRD Sumut, Rabu (25/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pascakericuhan aksi mahasiswa yang berlangsung di Kantor DPRD Sumut pada Selasa (24/9/2019) kemarin, sebanyak 55 orang dari massa aksi diamankan petugas.

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Amin Multazam Lubis saat menggelar konferensi pers di Kantor Kontras mengatakan, bahwa pihaknya sejak sorr kemarin hingga siang ini, bersama rekan-rekan aliansi masyarakat sipil bersama rekan-rekan aliansi masyarakat sipil, membuka akses dalam hal pendampingan hukum bagi massa aksi yang diamankan pihak kepolisian.

"Dari data kami himpun, latar belakang massa aksi yang diamankan kepolisian yakni, non mahasiswa lima orang, Universitas Panca Budi enam orang, Universitas Triguna Darma dua orang. USU 11 orang, UINSU 10 orang, UISU dua orang. Universitas Medan Area tiga orang, Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe satu orang, Potensi Utama satu orang. universitas PTKI satu orang, Akademik Pariwisata satu orang, Universitas Harapan empat orang. UMSU enam orang dan UPMI satu orang," jelasnya, Rabu (25/9/2019).

Kontras Sumut, sambung Amin, pada prinsipnya ada beberapa poin penting yang mau disampaikan dari kejadian semalam.

Baca: Pascabentrok Demo Mahasiswa Tolak RUU, 8 Kendaraan Rusak, 7 Mahasiswa dan 3 Polisi Masuk Rumah Sakit

Baca: Demo Mahasiswa di DPRD Tanjungbalai, Gerbang Roboh dan Pintu Kaca Pecah

Baca: VIDEO: Polisi Bersihkan Kawat Duri yang Dipasang di DPRD Sumut

Aksi unjukrasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berakhir bentrok dengan pihak kepolisian, di depan kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (24/9/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Aksi unjukrasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berakhir bentrok dengan pihak kepolisian, di depan kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (24/9/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (Tribun Medan/Riski Cahyadi)

Poin pertama, kericuhan yang terjadi merupakan bukti kegagalan aparat keamanan dalam hal melakukan pengendalian massa (Dalmas).

"Jika kita mengacu pada PERKAP 16/2006, tentang pengendalian masa, maka dalam pasal 7 PERKAP tersebut dijelaskan larangan bagi satuan anggota dalmas yang bertugas, misalnya, Bersikap arogan dan terpancing oleh prilaku massa, keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan, mengucapkan kata kotor, memaki maki pengunjuk rasa dan lain sebagainya. Dari investasi, bukti video dan keterangan massa aksi yang berhasil kita temui, berbagi larangan dalam Perkap tersebut justru terjadi di lapangan," ungkapnya.

Poin ke dua, lanjut Amin, adanya dugaan penggunaan kekuatan secara berlebih-lebihan dalam upaya pembubaran massa.

"Kepolisian harusnya menjadikan PERKAP 1/2009 tentang penggunaan kekuatan sebagai acuan dalam menggunakan kekuatan. Dalam PERKAP tersebut, penggunaan
kekuatan bisa dilakukan asal menerapkan prinsip akuntabilitas dan terukur. Untuk itu, aparat kepolisian harus mengisi formulir penggunaan kekuatan untuk melaporkan tindak
kekerasan yang dilakukan dalam mengendalikan massa," jelasnya.

Hinga saat ini, lanjut Amin, prinsip akuntabilitas dan terukur masih tidak jelas.

"Apalagi melihat fakta dilapangan maupun melalui video yang tersebar luas di publik. Kami menduga kuat bahwa standart operasional ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Poin ke tiga, proses penegakan hukum masih berjalan sepihak, yakni cenderung menyasar pada massa aksi yang diduga melakukan tindak pidana.

Padahal berbagai temuan dilapangan, dugaan pelanggaran prosedur dan praktik kekerasan aparat terhadap massa aksi juga harusnya diusut secara professional, akuntabel dan kekerasan juga dapat terpenuhi rasa keadilannya.

"Poin ke empat, pernyataan Kapolda Sumatera Utara, terkait aksi mahasiswa ditunggangi oleh DPO teroris harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik secara jelas, transparan dan dapat diukur dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika tidak, pernyataan tersebut justru terkesan hanya dalam rangka membangun mahasiswa di kemudian hari," urai Amin.

Yang terakhir lanjut Amin, pihaknya bersama aliansi masyarakat sipil di Sumut membuka posko pengaduan bagi aksi yang menjadi korban arogansi, intimidasi, unprosedur hingga dugaan praktek kekerasan oleh aparat keamanan saat aksi 24 September 2019 di DPRD Sumut.

"Bahwa setiap warga berhak menyampaikan dan merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara," pungkasnya.

(mft/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved