Laporan Keuangan Pemkab Samosir Raih WTP, Anggaran Tahun 2020 Meningkat

Rapidin Simbolon menyampaikan peningkatan anggaran itu berdasarkan perolehan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Keuangan Pemkab Samosir Raih WTP, Anggaran Tahun 2020 Meningkat
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyalami sambil menyuapkan kue Ulang Tahun ke warganya dalam rangka Hari Jadi ke-XV Samosir di Lapangan Limbong, Kecamatan Sianjur Mula-mula Samosir, Sabtu (16/2/2019) lalu. 

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir meningkatkan anggaran Pemkab untuk tahun 2020.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon menyampaikan peningkatan anggaran itu berdasarkan perolehan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2017 dan 2018.

"Anggaran Pemkab pada 2020 akan meningkat. Kenaikan anggaran dari pemerintah atasan atau transfer keuangan itu diperoleh berdasarkan prestasi kinerja yang dicapai Pemkab selama ini," ujar Rapidin di Samosir, Rabu (25/9/2019).

Kata Rapidin, ada pun anggaran yang akan dinaikkan yakni dana Insentif Daerah (DID) Rp 34,184 miliar atau naik Rp 23,702 miliar dari sebelumnya TA 2019 hanya Rp10,482 miliar, atau naik 226,12%.

Kemudian APBD Samosir, Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 768,594 miliar, diproyeksikan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 811,887 miliar atau meningkat Rp 43,293 miliar atau naik 5,63%.

Ditambahkannya, Pemkab juga  memeroleh alokasi dana alokasi khusus (DAK) yang baru.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp 10 miliar dan Pembangunan Gedung Olah Raga sebesar Rp 15 miliar.

"Meningkatnya alokasi dana inj tentunya hasil kerja keras dari semua stake holder Samosir, termasuk Pemkab dan seluruh jajaran SKPD,"sebutnya.

Penilaian kata Rapidin berdasarkan pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah di atas rata-rata provinsi dan nasional, Penilaian LPPD dari Kemendagri kategori sangat tinggi.

Kemudian kinerja pendidikan sangat tinggi (nilai rata-rata UN sangat tinggi), dan angka APM SD/SMP di atas rata-rata nasional.

Termasuk, kinerja kesehatan (terutama penanganan stunting sangat baik) dan konsistensi dalam kebijakan pengelolaan keuangan (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur).

Selain itu, jadwal penetapan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) APBD yang tepat waktu dan penerapan e-Government.

(jun-tribun- medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved