Mahasiswa Langkat Tolak RUU KUHP, Revisi UU KPK dan Minta Kapolda Bebaskan Mahasiswa

Ratusan mahasiswa Kabupaten Langkat menggelar aksi unjuk rasa menolak sejumlah kebijakan pemerintah.

Mahasiswa Langkat Tolak RUU KUHP, Revisi UU KPK dan Minta Kapolda Bebaskan Mahasiswa
Tribun Medan/Dedy Kurniawan
Mahasiswa Langkat unjuk rasa di Gedung DPRD Langkat, Kamis (26/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan mahasiswa Kabupaten Langkat menggelar aksi unjuk rasa menolak sejumlah kebijakan pemerintah di depan gedung DPRD Langkat Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Kamis (26/9/2019).

Massa aksi gelombang pertama datang mengatasnamakan diri dari mahasiswa Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah (STAI JM) Tanjung Pura. Sedangkan gelombang lainnya, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Langkat.

Dua kelompok aksi massa bertujuan menyuarakan penolakan kebijakan pemerintah terkait RUU KUHP dan pengesaha Undang-undang KPK yang baru. Massa menegaskan, bahwa kebijakan dinilai sangat merugikan masyarakat dan melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ratusan mahasiswa Universitas STAI JM Tanjung Pura datangi gedung DPRD Langkat dengan pengawalan dari aparat kepolisian Polres Langkat. Sembari membawa poster dan spanduk penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK.

"Kedatangan kami mahasiswa untuk bergerak menyuarakan kegelisahan masyarakat selama ini. Mereka terhimpit dan merana di bawah sana. Tapi bapak-bapak terlihat duduk santai tanpa memperdulikan kepentingan mereka," teriak mahasiswa yang dikomandoi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI JM Riza Ansari.

Aksi yang dikawal aparat kepolisian berjalan lancar. Massa sempat menyanyikan sejumlah lagu dan yel yel untuk menunggu kehadiran anggota DPRD Langkat berdialog, namun, upaya mereka seolah tidak digubris para anggota DPRD Langkat.

Kelompok HMI Kabupaten Langkat yang sudah berada di sekitar terlihat di lokasi hendak bergabung dengan rekan mahasiswa STAI JM Tanjung Pura. Massa HMI berjalan dari Bundaran Simpang Bupati menuju gedung DPRD Langkat.

Sesampainya di depan kantor bupati, iring-iringan mahasiswa HMI yang hendak bergabung sempat dihalau aparat kepolisian. Aparat mempertanyakan soal izin aksi massa.

"Tunggu dulu adik-adik mahasiswa, bukan kami ingin menghalangi. Tapi kami hanya ingin melihat izin kalian, mana izin kalian menggelar aksi," tanya KBO Intelkam Polres Langkat Iptu Kurnut Ginting.

Mendengar itu, massa aksi langsung menjawab bahwa mereka bergerak berdasarkan undang-undang saja. Massa merasa unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negaram

Halaman
123
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved