Masyarakat Adat Bius Raja Na Opat Sigapiton Tuntut Pemerintah Kembalikan Lahan

Mereka mayoritas orang tua pemilik tanah Sigapiton yang kini bersengketa dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

Masyarakat Adat Bius Raja Na Opat Sigapiton Tuntut Pemerintah Kembalikan Lahan
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Warga Sigapiton saat menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Tobasa di Kantor Bupati Tobasa, Kamis (26/9/2019). 

"Kami sudah  memberikan surat tuntutan dan keberatan kepada Presiden, tetapi BPODT dan Pemkab Tobasa yang terkesan tidak peduli,”katanya.

Bupati Tobasa Darwin Siagian, mengakui dan tak menepis Manogu. "Dalam beberapa jam lagi akan datang surat dari kepresidenan terkait upaya penyelesaian masalah rakyat sigapiton dan siapa yang diundang kita lihat materi suratnya dahulu,”kata Darwin.

Darwin menyampaikan, sampai saat ini Pemkab Tobada masih menunggu surat balasan dari kepresidenan terkait laporan masyarakat Sigapiton. Sedangkan persoalan wilayah Sigapiton yang diklaim sebagai kawasan hutan negara, menurut Darwin kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Kemudian, Manogu kembali mempertegas status lahan adat dan kepastian Undang Undang yang melindungi Warga Sigapiton. "Kenapa Pemkab Tobasa lambat menanggapi yaitu Perda Tanah adat atau Ulayat yang jelas sudah diatur oleh UU,"keluhnya Manogu.

Menanggapi Perda Tanah Adat tersebut, Darwin meyampaikan Perda Adat sudah selesai dibahas di DPRD Tobasa. Namun, sampai sekarang masih berada di kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut untuk dianseminasi. 

"Perda tanah adat atau Ulayat sudah selesai di DPRD Tobasa sekarang berada di Pemprov Sumut untuk di anseminasi, maka dari itu mari sama-sama kita dorong percepatannya,” sebutnya.

(jun-tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved