Psikolog Politik Ini Ungkap Alasan Jokowi Belum Berikan Pernyataan dan Berikan Saran pada Mahasiswa

Psikolog Politik Hamdi Muluk membaca hal ini sebagai strategi Jokowi yang lebih memilih untuk berhati-hati

TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Massa menembakkan petasan ke arah aparat kepolisian, Rabu (25/9/2019). 

TRIBUN-MEDAN.Com - Presiden Joko Widodo belum juga muncul dan memberikan pernyataan terkait situasi nasional yang tengah memanas akibat demonstrasi mahasiswa menolak sejumlah kebijakan rancangan Undang-undang (RUU) beberapa hari terakhir.

Padahal, demonstrasi yang digelar di sejumlah daerah termasuk di Jakarta ini sempat berlangsung ricuh hingga menelan korban luka-luka.

Lalu mengapa, Presiden sebagai kepala negara tidak juga muncul dengan sikapnya?

Psikolog Politik Hamdi Muluk membaca hal ini sebagai strategi Jokowi yang lebih memilih untuk berhati-hati dalam menanggapi permasalahan yang sedang terjadi.

“Ya mungkin hati hati, ambil strategi cooling down dulu,” ujar Hamdi saat dihubungi Rabu (25/9/2019) siang.

Sebaliknya, ia justru menilai mahasiswa tidak perlu memaksakan kehendaknya dengan terus menggelar aksi di jalanan, karena tuntutan mereka sudah dipenuhi.

“Kalau saya secara pribadi melihatnya buat apa ribut ribut di jalanan. Kan sudah dikabulin, tunda pengesahan RUU. Lebih baik dikaji secara kepala dingin, enggak usah maksa-maksain pendapat,” ujar dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu.

Menurutnya, terdapat cara yang lebih elegan bagi para mahasiswa untuk mengawal beragam kebijakan yang digodog dan dikeluarkan oleh Pemerintah, salah satunya dengan mengajukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Polisi berjaga di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Polisi berjaga di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

“Kalau toh disahkan, masih ada uji materil (judicial review) di MK, itu lebih elegan menurut saya. Habis energi ribut ribut di jalanan, sementara China, Korea, dan negara maju lain udah mikirin teknologi, Kita masih ribut aja soal soal kecil,” kata salah satu anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ini.

Ia menyarankan permasalahan ini lebih baik diserahkan pada ahli hukum pidana, karena jika semua aspek masyarakat ingin turun dan meneriakkan aspirasinya di jalanan, maka hanya akan terjadi kerusuhan.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved