MAHFUD MD Blak-blakan Sebut Ada Poin UU KPK yang Tak Ikuti Pesan Presiden Jokowi: Ini Kan Keliru

MAHFUD MD Blak-blakan Sebut Ada Poin UU KPK yang Tak Ikuti Pesan Presiden Jokowi: Ini Kan Keliru

MAHFUD MD Blak-blakan Sebut Ada Poin UU KPK yang Tak Ikuti Pesan Presiden Jokowi: Ini Kan Keliru
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
MAHFUD MD Perkirakan Kondisi Negara seusai MK Putuskan Sengketa Pilpres, Berkaca dari Pengalaman. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. #MAHFUD MD Blak-blakan Sebut Ada Poin UU KPK yang Tak Ikuti Pesan Presiden Jokowi: Ini Kan Keliru. (WARTAKOTA/Henry Lopulalan) 

MAHFUD MD Blak-blakan Sebut Ada Poin UU KPK yang Tak Ikuti Pesan Presiden Jokowi: Ini Kan Keliru

"Kalau dibahas biasa (judicial review) yang dipertentangkan tetap kalah di DPR karena partainya sudah setuju. Padahal rakyat itu menghendaki bukan itu. Pasti enggak ada gunanya. Judicial review enggak mungkin lagi," ujar Mahfud MD.

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menuturkan ada poin di dalam Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang berbeda dengan keinginan presiden.

Dikutip TribunWow.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Indonesia Lawyers Club (ILC), yang diunggah dalam saluran YouTube ILC, Selasa (1/10/2019).

Mulanya Mahfud MD menyakinkan bahwa dalam melakukan penerbitan Perppu dengan judicial review tak akan bisa terlaksana.

Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Dalam praktiknya, judicial review (pengujian) undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun Mahfud MD melihat hal itu sia-sia lantaran MK tak memiliki hak untuk membatalkan UU yang tidak bertentangan dengan konstitusional.

"Kalau dibahas biasa (judicial review) yang dipertentangkan tetap kalah di DPR karena partainya sudah setuju. Padahal rakyat itu menghendaki bukan itu. Pasti enggak ada gunanya. Judicial review enggak mungkin lagi," ujar Mahfud MD.

"Karena Mahkamah Konstitusi dilarang membatalkan undang-undang yang tidak disukai rakyat selama tidak bertentangan dengan konstitusi, ini tidak disukai oleh rakyat tapi tidak bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved