Breaking News:

Heran CPNS Dikutip Rp 9,2 untuk Prajabatan, Dewan akan Minta Klarifikasi Bupati Deliserdang

Meski uang yang dibebankan itu dijanjikan akan dikembalikan oleh Pemkab namun dianggap hal itu tidak layak

Tribun Medan/Indra Gunawan
CPNS di Lingkungan Pemkab Deliserdang tampak bergembira ketika menerima SK Pengangkatan pada awal tahun lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com- DPRD Deliserdang akan pintai klarifikasi kepada Bupati Deliserdang terkait adanya kutipan Rp 9,2 juta kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Deliserdang untuk keperluan Latihan Dasar (Latsar) atau yang dulu dikenal dengan istilah Prajabatan.

Meski uang yang dibebankan itu dijanjikan akan dikembalikan oleh Pemkab namun dianggap hal itu tidak layak untuk dilakukan.

"Kita akan pintai klarifikasi terkait kutipan ini sama Bupati. Inikan jadi citra yang kurang baik bagi Deliserdang. Ini berkaitan dengan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujar anggota Komisi A, Benhur Silitonga Kamis, (3/10/2019).

Politisi Partai Golkar ini menyebut ini merupakan kekeliruan dalam hal perencanaan penganggaran.

Baca: Harus Bayar Rp9,2 Juta untuk Diklat Prajabatan, CPNS Deliserdang Pening Cari Utangan

Ia heran mengapa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak tahu akan ada prajabatan. Karena dianggap itu adalah kerja dari Tugas dan Fungsi (Tupoksi), BKD harus mampu merencanakan mulai dari tahapan awal hingga akhir.

"BKD itu mulai dari rekrutmen pegawai hingga pensiun itu tugasnya memang. Kan harus tau kapan dilakukan pengrekrutan kapan ada dilatih. Program ini bukan program tiba-tiba muncul. Habis ini itu, habis ini itu harus tau semua lah. Masa yang begituan harus kita ajari. Kecuali ada kegiatan yang tidak pernah ada,"kata Benhur.

Pemkab, lanjut Benhur tidak boleh berdalih kalau ini besar kaitannya karena adanya pergantian Kepala BKD beberapa waktu lalu. Dianggap hal itu tidak ada kaitannya sama penganggaran karena pergeseran pejabat hanya di internal. Ditegaskannya kalau DPRD tidak pernah menghalang-halangi penganggaran untuk hal pelatihan.

"Kita itu kalau yang soal-soal seperti ini malah mendukung. Enggak pernah kita halang-halangi kalau mau menganggarkan untuk Prajabatan. Kita juga mau SDM pegawai kita ini hebat-hebat. Kalau untuk Bimtek ya pasti kita dukung. Kalau seperti ini kayak jelek kali Deliserdang ini kondisinya. Seakan-akan ada apa-apanya padahal enggak ada apa-apa. Yang jelas repotlah memang CPNS kalau dipinta Rp 9,2 untuk mendahulukan. Termasuk orangtuanya juga ikut kerepotan itu,"kata Benhur.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved