Ombudsman Minta Pemkab Deliserdang Hentikan Pungutan Rp9,2 Juta ke CPNS

"Kami minta itu dihentikan segera. Itu (biaya pelaksanaan Latsar) jangan dibebankan sama CPNS," kata Abyadi.

Ombudsman Minta Pemkab Deliserdang Hentikan Pungutan Rp9,2 Juta ke CPNS
Tribun Medan/Indra Gunawan
CPNS di Lingkungan Pemkab Deliserdang tampak bergembira ketika menerima SK Pengangkatan pada awal tahun lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar meminta agar Pemkab Deliserdang menghentikan pengutipan uang Rp9,2 juta kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Diklat Latihan Dasar (Latsar) atau Prajabatan. 

"Kami minta itu dihentikan segera. Itu (biaya pelaksanaan Latsar) jangan dibebankan sama CPNS."

"Saya enggak bisa bayangkan sekarang ini bagaimana bingungnya mereka harus mencari uang sebanyak itu," ujar Abyadi Siregar via telepon, Kamis, (3/10/2019).

Ia menegaskan sudah menjadi kewajiban Pemkab untuk menanggung biaya pelaksanaan Latsar. Jika memang belum ada dianggarkan, menurutnya bukan berarti tanggungjawab dibebankan kepada peserta.

"Kalau ada yang tanya Pemkab dapat uang dari mana, ya bagaimana dengan CPNS? Mereka dapat uangnya dari mana? Pemerintah saja bingung apalagi mereka. Pemerintah cari inisiatiflah cari pinjaman kemana. Masa pemerintah enggak bisa mengupayakan uang," kata Abyadi.

Baca: Harus Bayar Rp9,2 Juta untuk Diklat Prajabatan, CPNS Deliserdang Pening Cari Utangan

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar. (Tribun Medan/Nanda Rizka Nasution)

Ia mempertanyakan apa yang menjadi dasar kebijakan Pemkab Deliserdang meminta CPNS mendahulukan pembayaran biaya Latsar kepada peserta.

"Ini sudah enggak benar. Apa jaminannya kalau uang akan dikembalikan? CPNS inikan punya pimpinan. Kalau dipotong bagaimana? Menurut saya, modus-modus seperti ini harus dihentikan. Inovas lah (cari pinjaman). Jangan dibebankan sama CPNS. Kan kasihan kita lihatnya," katanya.

BKD Sumut menjelaskan bahwa CPNS dibebankan sementara untuk membayar uang Rp 9.296.000 untuk Latsar.

Meski dijanjikan akan dikembalikan ke masing-masing CPNS ketika anggaran di P-APBD 2019 dan APBD 2020 sudah cair, namun hal itu tetap saja dikeluhkan oleh beberapa CPNS.  (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved