Breaking News:

Perda Ketahanan Keluarga jadi Sia-Sia, Bupati Ashari tak Berani Terbitkan Perbup

Informasi yang dikumpulkan Perda Ketahanan Keluarga yang dihasilkan oleh DPRD tidak sesuai dengan kondisi keadaan Kabupaten Deliserdang

Tribun Medan/Indra Gunawan
Bupati Ashari Tambunan ketika menyampaikan pidato di Gedung DPRD Deliserdang, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Hingga saat ini Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan belum juga berani menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atas adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga.

Meski DPRD Deliserdang telah mensahkan Perda tersebut pada tahun 2017 namun hingga kini belum ada tanda-tanda Perbup akan diterbitkan. Akibatnya penerapan Perda belum dapat dilaksanakan maksimal sebagaimana mestinya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum ada petunjuk untuk pelaksanaannya secara teknis.

Informasi yang dikumpulkan Perda Ketahanan Keluarga yang dihasilkan oleh DPRD tidak sesuai dengan kondisi keadaan Kabupaten Deliserdang meskipun sudah ada kesepakatan dengan eksekutif. Perda inisiatif itu hanya banyak mencaplok dari kabupaten lain. Atas hal itu Bupati Ashari pun berat untuk mengeluarkan Perbupnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Deliserdang, Cece Moh Romli berpendapat Perda Ketahanan Keluarga seakan menjadi sia-sia karena tidak ada Perbup. Disebut PKS sudah pernah menanyakan persoalan itu kepada Pemkab melalui pandangan umum saat sidang paripurna. Namun hingga kini belum ada jawaban pasti mengapa hingga kini Perbup juga tidak diterbitkan.

 Jangan sampai Perda yang sudah kita sah kan selama ini tidak terbit juga Perbupnya. Ya sayang karena buat Perda itukan pakai anggaran. Kalau Perbup Ketahanan Keluarga tidak ada ya tidak bisa lah dilaksanakan, karena OPD terkait tidak bisa memasukkan pada nomenklatur anggaran, teknisnya enggak ada," kata Cece Rabu, (3/10/2019)

Anggota Komisi B ini menyebut tidak menampik kalau Perda yang dihasilkan itu mengadopsi daerah lain. Dianggap hal itu biasa dan disitulah mereka melakukan kunjungan kerja untuk bertanya dengan daerah lain. Ia berharap agar Bupati tidak lagi mengulur-ulur waktu untuk mengeluarkan Perbup.

"Selama Perda sudah disahkan dan dievaluasi Gubernur akan berefek ke anggaran karena sudah disepakati eksekutif dan legislatif. Harusnya ada momenklatur anggaran itu kalau ada Perbupnya. Enggak mesti ngarap Provinsi untuk anggaran karena Perda Kabupaten ada Perda Provinsi ada. Ini Kabupaten, kalau sudah dievaluasi sama Gubernur enggak ada masalah," kata Cece.

Perda Ketahanan Keluarga merupakan satu diantara 17 Perda yang telah disahkan oleh DPRD Deliserdang periode 2014-2019. 17 Perda itu masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Saat ini ada beberapa yang belum terbit Perbupnya lantaran memang baru disahkan baru-baru ini. Untuk yang tahun tahun sebelumnya yang belum ada Perbupnya hanya yang Perda Ketahanan Keluarga.

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Deliserdang, Edwin Nasution yang dikonfirmasi tidak menampik kalau saat ini Perda Ketahanan Keluarga belum ada Perbupnya. Disebut dalam Perda itu ada rencana untuk memberikan honor untuk tenaga pembina desa. Diakui kalau hal inilah yang kemudian membuat Perbup belum terbit.

"Tapi tidak pun ada Perbup ya Perda sudah jalan. Isi Perda itu bukan masalah pemberian honor tim pendamping saja, ada kegiatan lain dan itu sudah jalan. Perbup itu cuma untuk melaksanakan pembentukan tenaga pendamping ketahanan keluarga. Kalau saya lihat sepertinya Perda Replikasi dari Jawa Barat kalau enggak salah Depok," ujar Edwin.

Diakui ada keragu-raguan hukum dalam penerapan Perdanya. Disebut di Jawa Barat tenaga pendamping yang namanya Motekar disebar ke desa-desa. Untuk honornya dibayar oleh Pemprov bukan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

"Nah kita bukan enggak sanggup untuk bayar tenaga pendamping cuma di Sumut ini baru kita yang punya Perda. Provinsi saja belum ada Perdanya. Kita sudah konsultasikan ke Pemprov soal ini, pada prinsipnya menurut mereka kaji aspek hukumnya baik-baik, karena ini masalah keuangan negara. Inilah yang kita sedang kaji," kata Edwin yang juga mantan Kabag Hukum.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved