NEWS VIDEO

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Diupah-Upah di Medan, Simak Wawancara Khusus Tribun Medan

Tribun Medan berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Lili yang pulang kampung ke rumah orangtuanya di Jalan Garu VI No 18 AA Medan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Diupah-Upah di Medan, Simak Wawancara Khusus Tribun Medan
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar saat menjadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum dengan tema "Pencegahan Korupsi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah" di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Selasa (8/10/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjabat sebagai komisioner sebuah lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi di Indonesia tentunya menjadi amanah yang berat bagi Lili Pintauli Siregar.

Seoang Anak Medan yang lahir 9 Februari 1966 silam ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Bahkan ia menjadi satu-satunya wanita di antara 4 komisioner lainnya yang juga satu-satunya berlatar belakang Suku Batak Mandailing.

Tribun Medan berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Lili yang pulang kampung ke rumah orangtuanya di Jalan Garu VI No 18 AA Medan Amplas, Medan.

Pagi itu, Selasa (8/10/2019) Lili diminta menjadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum dengan tema "Pencegahan Korupsi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah" di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Bahkan di acara tersebut, Lili mendapatkan Upah-Upah Tondi khas Batak Mandailing dari pihak rektorat UISU.

Seusai memberikan materi, Lili menyebutkan bahwa dirinya saat menjabat nantinya akan mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan.

Tribun (T): Apa visi dan target Ibu Lili setelah ditetapkan sebagai wakil ketua KPK yang baru untuk pemberantasan korupsi ?

Lili (L): Tidak punya target, karena pertama saya harus komunikasi dengan 4 pimpinan lainnya. Kedua sebagaimana situasi pemerintah. Lalu, kemudian dibayangan saya soal pencegahan itu lebih baik dari pada megedepankan tindakan. Agar semua penyelenggara negara di daerah itu bisa lebih paham dan hati-hati untuk melaksanakan semua tugasnya utk menghindari potensi terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.

T: Bagaimana caranya mengurangi korupsi tanpa harus melakukan penindakan atau OTT yang sering dilakukan KPK saat ini?

Halaman
123
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved