Edy Rahmayadi Pertimbangkan Moratorium CPNS karena Beban Gaji Pegawai Terlalu Tinggi

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mempertimbangkan moratorium penerimaan CPNS untuk menghemat pengeluaran pemerintah.

Edy Rahmayadi Pertimbangkan Moratorium CPNS karena Beban Gaji Pegawai Terlalu Tinggi
TRIBUN MEDAN/SATIA
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat ditemui di pelataran Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (30/9/2019). 

TRIBUN MEDAN.com-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mempertimbangkan moratorium penerimaan CPNS untuk menghemat pengeluaran pemerintah.

Menurut Edy, saat ini jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemprov Sumut terlalu banyak.

Untuk itu, dirinya sempat bertanya kepada Sekretaris Daerah (sekda) tahun ini ditiadakan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Saya sudah nanya kepada ibu sekda, tahun ini bisa tidak, tidak menerima CPNS untuk Sumut. Kalau kita masih menerima terus pengeluaran akan mubazir," kata dia, saat menggelar acara silaturahmi dengan para ASN, di lantai dua, kantor gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Rabu (9/10/2019).

Dirinya mencontohkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang sudah terlalu banyak pegawai. Akibat dari banyaknya pegawai, ia sempat berkunjung ke kantor itu dan melihat tidak ada tempat duduk lagi bagi tamu.

"Mana Harianto Butarbutar (Kepala Dinas Tenaga Kerja) tempat kau aja tidak ada duduk lagi, gimana mau ditambah lagi pegawai," katanya.

Sebab, karena terlalu banyaknya pegawai, pemerintah menganggarkan Rp 1.2 triliun tiap bulannya untuk menggaji seluruh ASN. Kata dia, apabila uang sebanyak itu dapat digunakan untuk pembangunan, pastinya berapa jembatan yang bisa dibangun.

"1,2 T untuk mengaji kalian, kalau lima bulan tidak kita gaji sudah berapa dan berapa jadi jembatan itu. 240 kilometer jalan bisa jadi," ucapnya.

Orang nomor satu di Pemprov Sumut ini juga sempat menlontarkan lelucon kepada para tamu undangan yang hadir. Ia mengatakan, jikalau seluruh pegawai ditidurkan di jalan untuk menggantikan uang pembangunan.

Sebab, ia melihat para ASN saat ini tidak benar dalam menjalankan tugas, sehingga pembangunan tersendat.

Setelah itu, dirinya meminta kepada seluruh ASN agar bekerja dengan kejujuran. Sebab, dirinya melihat sampai dengan detik ini sudah sulit sekali orang bekerja dengan kejujuran.

"Kejujuran adalah segala-galanya. Ayo kita jujur sama-sama. Dengarkan kemari, saya minta kepala dinas bertanggungjawab semuanya," kata dia.

Baginya, masa lalu pemerintah Sumut tidak perlu dibawa-bawa sampai dengan saat ini. Sekarang ini, dirinya meminta kepada seluruh jajaran untuk fokus bekerja dan mulai membangun Sumut bermartabat.

"Masa lalu, adalah evaluasi ke depan kita, saya tidak mau menjadikan masa lalu ini pelajaran," katanya.

(cr19/tribun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved