Perjalanan Warga Sihaporas untuk Kembalikan Tanah Adat hingga PGI Turunkan Tim

Masyarakat memohon bantuan untuk mengembalikan tanah adat seluas kurang lebih 2 ribu hektare yang kini dikuasai perusahaan bubur kertas itu

Perjalanan Warga Sihaporas untuk Kembalikan Tanah Adat hingga PGI Turunkan Tim
TRIBUN MEDAN/HO
Masyarakat Desa Sihaporas mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Pascakonflik dengan Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) pada 16 September 2019, masyarakat Sihaporas Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun memohon peelindungan ke berbagai elemen di Jakarta.

Masyarakat Sihaporas yang tergabung dalam Lembaga adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras) berjibaku meminta bantuan.

Masyarakat memohon bantuan untuk mengembalikan tanah adat seluas kurang lebih 2 ribu hektare yang kini dikuasai perusahaan bubur kertas itu. Apalagi, setelah, dua warga Thomson Ambarita dan Jhony Ambarita ditangkap diduga pelaku penganiayaan pekerja TPL.

Masyarakat telah memohon bantuan ke berbagai pihak seperti AMAN Tano Batak, LPSK, PMKRI, GMKI, Pengurus Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan DPP NasDem.

Dari masyarakat adat hadir Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas Judin Ambarita (Ompu Sampe), Wakil Ketua Umum Lamtoras Mangitua Ambarita (Ompu Morris), Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Eddy Hasryanto Ambarita, dan beberapa orang perantau asal Sihaporas.

Berbagai dukungan tersalur ke masyarakat yang bekerja sebagai petani ini. Pengurus Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memberikan dukungan dengan membentuk tim bersama untuk mendampingi dan membela para pejuang tanah adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yang sedang bersengketa melawan korporasi.

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pendeta Henrek Lokra mengatakan menerima aduan dan permohonan perlindungan dari masyarakat adat yang merasa ketakutan pasca-bentrok kontra pekerja PT TPL di kawasan Sihaporas, pada 16 September silam.

"Terkait aduan ini, kami tunjuk Pak Jhony Nelson Simanjuntak dan Pak Eliakim Sitorus untuk membangun kontak serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kami juga anjurkan agar masyarakat adat Sihaporas meminta bantuan gereja setempat, dalam hal ini bisa gereja Katolik bekerja sama dengan GPKS dan HKBP di Pematangsiantar,"ujar Pendeta Henrek Lokra, Rabu (9/10/2019).

Jhony Nelson Simanjuntak mengatakan, persoalan tanah adat sering menjadi persoalan. Selain itu, pergesekan antara masyarakat dengan swasta, dalam hal ini PT TPL sudah sejak lama muncul.

"Dulu di Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang sertifikat hutan adatnya telah diserahkan Presiden Jokowi, disahkan melalui pengurangan konsesi dari TPL. Tapi bukan TPL mengurangi sendiri konsesinya, melainkan kepada Menteri LHK yang mengurangi, karena itu atas SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Johny Nelson.

Halaman
1234
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved