Bahasa Indonesia Wajib Digunakan dalam Pidato Resmi Presiden dan Pejabat Negara Jika di Luar Negeri

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan

Bahasa Indonesia Wajib Digunakan dalam Pidato Resmi Presiden dan Pejabat Negara Jika di Luar Negeri
Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) 

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres ini salah satunya mengatur bahwa Presiden, Wapres, dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri.

Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.

Baca: Jaringan Prostitusi Internasional di Jabar hingga Dijajakan Pakai Mobil Keliling, Ini Fakta-faktanya

Baca: Sebanyak 25 Jet Tempur Turki Serang Utara Suriah, Dua Warga Sipil Tewas, Ini Ancaman Amerika Serikat

Baca: Lagi-lagi Ibu Hamil Korban Gempa Maluku Melahirkan di Pengungsian tanpa medis, Sudah 13 Bayi Lahir

Baca: Inilah Sepak Terjang Rangga, Mantan Panglima GAM Ditangkap Polda Sumut Usai Bebas dari Nusakambangan

Baca: Mantan Anggota DPR Miryam S Haryani Mengaku Dibikin Mabok Duren oleh Penyidik KPK Novel Baswedan

Baca: Terkait Kasus KTP Elektronik, Miryam S Haryani Ancam Bakal Kejar Novel Baswedan Kemanapun Dia Pergi

Baca: Cerita Pengungsi Wamena Abdul Muni Lari Terbirit-birit Melihat Massa Bawa Parang dan Sensow

Baca: Najwa Shihab Ungkap Alasannya Tak Berjilbab, Hingga Protes Yenny Wahid saat Dipanggil Calon Menteri

Baca: Berikut Kronologi Penangkapan Anggota DPRD yang Baru Dilantik karena Setubuhi Istri Orang di Hotel

Sementara itu, aturan mengenai 'pidato resmi di luar negeri' juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” bunyi Pasal 18 Perpres.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya bernomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan di era SBY.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Pakai Bahasa Indonesia

Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved